Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bawaslu Banten Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran Pemilu di wilayahnya. Total pelanggaran mencapai puluhan dan terbanyak datang dari Partai Golkar.
"Hampir semua partai melakukan pelanggaran, total terjadi sekitar 25 kasus. Diduga paling banyak Golkar," jelas Pramono dalam diskusi DPD di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/4/2014).
Pramono menjelaskan, pelanggaran itu ada kaitannya dengan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Namun, ketika diminta untuk merincikan pelanggaran apa saja yang dilakukan, ia malah mengatakan hampir semua partai melakukan pelanggaran.
"Money politics itu banyak dari Golkar, tapi partai lain juga ada seperti uang dalam amplop oleh PPP dan Demokrat, pembagian sarung ddan kerudung oleh Demokrat, dan voucher asuransi dari Hanura," imbuhnya.
Implikasinya, lanjut Pramono, pelanggaran yang terbukti akan langsung dipidana. Selain itu, pada pencoblosan Banten, KPPS di sana banyak yang tak memberikan surat C1 dan terjadi surat suara yang tak terpakai, sehingga menyebabkan jalannya Pemilu kurang terlaksana dengan baik.
"Banyak dari KPPS tidak memberikan C1, surat suara tidak terpakai. Mungkin karena bimbingan teknis pada KPPS itu sudah mepet. Padahal banyak anggota KPPS orang-orang lama, peraturannya update tapi mereka sudah sok tau, tidak mau belajar lagi," pungkas Pramono.
Ada 25 Pelanggaran Pemilu di Banten, Terbanyak dari Golkar
Ketua Bawaslu Banten Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran Pemilu di wilayahnya.
Advertisement