Wasekjen PPP: Tak Semua DPW Tanda Tangani Surat Sanksi untuk SDA

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha mengkritik tindakan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin yang memotori mosi tak percaya kepada ketua umum PPP Suryadharma Ali karena menghadiri acara kampanye Partai Gerindra. Syaifullah menuding sebagai ketua PPP di daerah, Rachmat juga pernah bertemu Jusuf Kalla yang dianggap sebagai politisi Partai Golkar.

"Mereka mempermasalahkan kehadiran Pak Suryadharma, lalu gimana dengan Rachmat Yasin yang dampingi Jusuf Kalla saat dia pergi ke Tasik. Rachmat itu kan ketua PPP Jawa Barat, Pak JK ini Golkar, gimana pun beliau nggak bisa lepas diri dari jaket semulanya," ujar Syaifullah saat ditemui di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, kamis, (17/4/2014).

Syaifullah pun meyakini, dari 26 DPW PPP se-Indonesia yang telah memberikan rekomendasi ke pengurus DPP agar Suryadharma Ali mendapat sanksi atas perilaku politiknya tersebut, belum tentu disetujui para pimpinan pada tingkat cabang maupun ranting. Dalam dokumen yang ia dapatkan, beberapa sekretaris di DPW tak menandatanganinya.

"Ternyata dari seluruh DPW-DPW itu, 7 tanpa dilengkapi tanda tangan sekretaris, dan 1 DPW bahkan tidak ada tanda tangan ketuanya. Jadi kalau dihitung-hitungkan, ini kurang sepertiga," ujarnya.

Menurutnya, langkah pemecatan 4 ketua DPW dan 1 wakil ketua umum itu merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Sebab bila tidak, 4 ketua DPW itu akan terus merusak kesatuan partai dengan upayanya membuat mosi tidak percaya kepada Suryadharma Ali.

Mereka yang dipecat itu adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara dan Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa.

"Itu normal, ini mendesak. Kita harus selamatkan partai. Kita beri kartu merah orang yang bertindak di luar koridor. Semestinya mereka bantu ketua umum, bukan malah bernafsu ganti ketua umum. Kalau mau jadi ketua. Sabar dikit, tunggu 2015. Ngapain ngambil jalan pintas," terang Syaifullah.

Konflik di tubuh PPP muncul pertama kali saat 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas perilaku SDA tadi. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melengserkan SDA.

Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014 itu, DPP memberhentikan 5 pimpinan PPP tersebut.