PPP Kubu SDA Berharap Romahurmuziy Hadiri Pleno

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali menggelar rapat pleno di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat pleno untuk mengevaluasi hasil pemilu legislatif, penyampaian pertanggungjawaban ketua umum, dan penentuan arah koalisi PPP.

Rapat pleno tersebut tidak akan dihadiri oleh PPP kubu dari Sekjen PPP Romahurmuziy. Pria yang kerap disapa Romi itu menolak datang ke pleno tersebut karena tidak ada niat islah (damai) dalam rapat tersebut.

Kendati demikian, Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah berharap Romahurmuziy hadir dalam rapat pleno tersebut. "Kami berharap Romy dan Emron (Emron Pangkapi) bisa datang," kata Dimyati di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

Dimyati mengatakan, kehadiran Romi penting. Karena, rapat pleno ini akan meluruskan semua prasangka yang ditujukan kepada Suryadharma Ali atas sikapnya yang menyatakan koalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi capres pada pemilu presiden 9 Juli.

"Kan ramainya ada mahar, ada uang masuk, janji tahta buat Pak SDA (mendukung Prabowo). Nah kita akan buka pada rapat pleno. Terkait masalah keuangan itu juga dibuka dalam rapat pleno," ujarnya.

Masih menurut Dimyati, rapat pleno ini juga akan membahas evaluasi hasil yang didapat PPP pada pemilu legislatif kemarin. Selain itu, lanjut Dimyati, akan ada pembahasan terkait pemecatan beberapa Ketua DPW PPP oleh Suryadharma dan terkait kedatangan Suryadharma pada kampanye Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno lalu.

"Ya ada pertanggungjawaban terkait perolehan kursi DPR dan DPRD. Pertanggungjawaban keuangan dan administrasi DPP, serta membahas kedatangan ketum ke kampanye Gerindra di GBK. Lalu pertanggungjawaban ketum terhadap pemberhentian beberapa DPW dan rotasi pengurusan DPP," papar Dimyati.

Dimyati mengungkapkan, rencananya rapat pleno ini akan dihadiri semua pengurus harian DPP PPP. "Rencananya hadir semua pengurus harian 53 anggota, dan 58 anggota badan lembaga biro dan departemen DPP, dan anggota majelis syariah pertimbangan DPP," tandas Dimyati.

(Shinta Sinaga)