Menanti Islah untuk Lamaran Politik

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Widji Ananta, Taufiqurrohman

Puluhan sepeda motor tiba-tiba memadati Jalan Diponegoro, tempat kantor Dewan Pimpinan Pusat  Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) berada. Puluhan pemuda dari Gerakan Pemuda Kabah dan Angkatan Muda Kabah itu apel pagi di kantor bercat hijau itu. Mereka mengenakan seragam didominasi warna hijau dan hitam.

Mereka bersiaga tak lain untuk pengamanan persiapan. Ya, siang itu rencananya rapat pleno akan digelar dari kubu Suryadharma Ali. Sang ketua umum partai belambang Kabah itu mendapat pengawalan ketat dari para pendukungnya.

Rapat pleno ini kabarnya akan membahas hasil Pileg 2014 dan memberikan penilaian atas manuver Suryadharma yang menghadiri acara partai lain. Kehadiran Suryadharma pada kampanye Partai Gerindra Pileg 2014, 23 Maret lalu disebut-sebut menjadi penyulut konflik di antara sejumlah pucuk pimpinan PPP.

Seluruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hadir dalam acara ini, kecuali 4 orang yang telah dipecat Suryadharma, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara. Termasuk, sang Sekjen Romahurmuziy, juga tak muncul batang hidungnya.

Suryadharma enggan memberikan keterangan terkait ketidakhadiran kubu Romaharumuziy pada rapat pleno ini. Padahal sebelumnya ia berniat melakukan islah atau perdamaian dalam agenda rapat ini. Usai rapat, di hadapan sejumlah awak media dia menyatakan konflik di tubuh partainya akan segera berakhir. Ia menerima ajakan islah dari kubu Romahurmuziy.

"Tadi Pak Asrul (Waketum PPP Asrul Azwar) dapat SMS dari Romy terkait usulan untuk islah (damai), agar Ketum bisa bertemu 4 wakil ketum dan ketua majelis pakar dan pertimbangan. Dan saya katakan saya siap untuk bertemu," ujar Suryadharma dalam jumpa pers di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 April.

Namun, Suryadharma tidak menjelaskan kapan dan di mana para pemimpin tersebut bertemu untuk menentukan dan membicarakan islah. "Tempatnya di mana saja dan waktunya bada (setelah) magrib. Semoga kekisruhan ini dapat diakhiri, sehingga PPP bisa concern penuh untuk menghadapi pilpres," ucap Suryadharma, yakin.

Penentuan koalisi antara PPP dengan Gerindra juga dibahas dalam rapat pleno ini, meskipun dukungan untuk Prabowo memang belum bulat disetujui semua pengurus PPP. Para peserta pleno berhak mengusulkan soal layak tidaknya dukungan untuk Prabowo. Rapat tertutup yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dihadiri 53 pengurus harian, serta 58 biro atau badan partai.

"Pleno akan menggodok penetapan capres dan cawapres pada rapat pleno SDA," kata Hal ini dibenarkan Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah.

Kehadiran kubu Romahurmuziy dalam rapat pleno tersebut dianggap penting. Karena, rapat pleno ini akan meluruskan prasangka yang ditujukan kepada Suryadharma atas sikapnya yang menyatakan koalisi dengan Gerindra dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 9 Juli mendatang.


Islah Fatamorgana

Sementara kubu Romahurmuziy menuding, rapat pleno ini tidak dirancang untuk mengajak berdamai. Islah yang diwacanakan SDA dianggap hanya sebuah fatamorgana, yang akan memperlihatkan arogansi Suryadharma dengan tidak mengundang para kader yang telah dipecat. "Saya tidak akan hadir karena undangan tidak diniatkan untuk islah."

"Benar-benar ini islah buatan yang tidak dilandasi itikad baik menyelesaikan persoalan. Karena sekali lagi mempertontonkan arogansi, karena tidak mengundang kader-kader yang dipecat secara inkonstitusional," ujar pria yang menjabat Sekjen DPP PPP itu.

Undangan rapat pleno yang ditandatangani Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP dan Isa Muhsin sebagai Sekjen tersebut semakin meyakinkan Romahurmuziy bahwa rapat pleno itu memang tidak diniatkan untuk islah. Padahal, Suryadharma jelas sudah dinonaktifkan sementara pada 20 April lalu.

"Karena meletakkan saudara Isa Muhsin sebagai sekjen berarti melegitimasi secara faktual pengambilan keputusan yang inkonstitusional. Meletakkan SDA sebagai ketum berarti juga tidak tepat karena yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dalam Rapimnas I PPP tanggal 19 hingga 20 April 2014," kata politisi yang akrab disapa Romy itu dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin 21 April.

Jika berniat islah, kata Romy, Suryadharma sebenarnya bisa menghadiri Rapimnas I PPP, yang memang sudah diniatkan akan dibicarakan mengenai konflik PPP. Maka itu, ia memberi kesempatan kepada SDA kiranya dapat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Bogor, Jawa Barat Rabu 23 April pekan ini.

Namun, SDA tampaknya tidak akan menghadiri Mukernas III. Ia bahkan mencap mukernas ini ilegal jika tanpa kehadiran dirinya yang masih menganggap dirinya sebagai ketua umum yang sah. "Rapimnas itu liar. Katanya mau adakan mukernas itu tanggal 23 (April) juga liar. Hasilnya tidak akan sah," kata Suryadharma Ali (SDA) di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin 21 April lalu.

"Undangannya harus ditandatangani ketum," tegasnya.

SDA tetap akan berpatokan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Tindakan saya harus terukur. Ukurannya AD/ART, saya kira itu yang paling cocok. 10 kali (mukernas) tetap statusnya liar," tandas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Agama ini.

Koalisi PPP-Gerindra Gagal?

Rapat plano yang digelar ternyata cukup melunakkan keinginan SDA untuk menyokong Gerindra dan Prabowo. Dewan Syariah DPP PPP menyampaikan beberapa fatwa guna mendamaikan kubu SDA dan Romy. Fatwa itu di antaranya tidak ada pemecatan di tubuh PPP.

"Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Islah artinya kembali seperti semula. Suryadharma Ketua Umum dan Romahurmuziy Sekjen. Islah berarti tidak ada pemecatan dan rolling," ucap Ketua Dewan Syariah DPP PPP Maimun Zubair saat membacakan fatwanya.

Fatwa lain menyatakan PPP belum berkoalisi dengan partai manapun dan penetapan capres dan cawapres harus melalui Rapimnas seperti amanat Mukernas PPP di Bandung. "Langkah-langkah DPP PPP harus dikonsultasikan ke Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan PPP," lanjut Maimun.

Mendengar Fatwa dari Maimun, SDA yang turut hadir menerima dan siap menjalankan fatwa tersebut. "Fatwa yang disampaikan Mbah Maimun saya terima," ucapnya.

Lantas apakah kedua kubu partai hijau itu akan melakukan islah setelah keluarnya fatwa tersebut? SDA memang mengaku akan menggelar islah Selasa 22 April malam. Kabarnya digelar usai magrib. Namun SDA merahasiakan lokasi dan waktu tepatnya.

"Malam ini (akan bertemu). Tempatnya dirahasiakan, biar tenang," singkat Suryadharma usai menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 April.

Sementara menurut Pelaksana sementara Ketua Umum PPP dijabat Emron Pangkapi mengatakan, koalisi PPP dengan partai Prabowo akan dievaluasi dalam Mukernas III di Bogor. "Akan dibahas di Mukernas III tanggal 23 April, jam 19.00," ujar Emron kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa 22 April.

Emron yang menjadi ketua umum sementara hasil Rapimnas PPP 18 April pekan lalu itu menyatakan, SDA diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum partai Islam tersebut.

Bila SDA condong berkoalisi dengan Prabowo, Emron memiliki pemikiran lain. Ia lebih cenderung menyukseskan koalisi partai Islam. "Koalisi partai Islam dong, kalau digabung semua kan total 32%," tegasnya.

Namun SDA tetap pada pendirian mendukung Prabowo. Namun dukungan tersebut berasal dari dirinya sebagai ketua umum. Dukungan tersebut, menurutnya tidak melanggar AD/ART partai. "Dukungan terhadap Prabowo masih tetap ada. Selama saya tidak mencabut, maka dukungan tersebut akan masih ada," kata SDA di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin 21 April 2014.

"Koalisi kan belum. Kalau mendukung masa nggak boleh. Saya mendukung, tapi formalitas akan ditentukan oleh formal. Lihat respons publik mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden," tandas SDA.

Mukernas III ini rencananya akan membahas 3 pokok penting terkait kisruh internal partai. "Mukernas III mengagendakan 3 hal. Yaitu evaluasi Pileg 2014, format koalisi PPP pada pilpres 2014, dan konsolidasi partai. Mukernas akan secara serius mengevaluasi dan membahas rencana koalisi pilpres PPP," kata Romahurmuziy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 22 April malam.

Mukernas III PPP akan dilaksanakan 2 hari selama 23-24 April 2014 di Hotel Seruni III, Cisarua, Bogor. Mukernas III PPP akan diikuti Pengurus Harian DPP PPP, Ketua dan Wakil Ketua Departemen/Lembaga, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Fraksi PPP DPR/MPR, pejabat pemerintah tingkat pusat dari PPP yakni 2 menteri PPP, Suryadharma Ali dan Djan Fariz.

33 Ketua dan Sekretaris DPW se-Indonesia. Hingga kini, telah hadir 27 DPW di Cisarua yang akan menjadi salah satu komponen peserta Mukernas. "Pembukaan akan dilaksanakan pada Rabu 23 April 2014 pukul 14.00 WIB oleh Plt Ketua Umum DPP PPP H Emron Pangkapi," sebut Romy.

Belakangan kubu Romy disebut-sebut akan merapat ke PDIP. PDIP pun sudah lama 'melirik' kepada PPP. Namun PDIP rupanya masih kebingungan mencari tuan rumah partai hijau itu untuk meminangnya.

"Dengan siapa komunikasinya? Oleh sebab itu, biar rukun dulu, biar islah (damai) dulu," kata capres sekaligus jurkamnas PDIP Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa 22 April. (Yus Ariyanto)