Strategi Komunikasi Gerindra Bagaikan Garam

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra memiliki strategi khusus dalam melakukkan komunikasi politiknya dengan partai lainnya untuk membangun koalisi. Komunikasi ini memiliki istilah 'komunikasi garam'.

"Gerindra dalam menjalin komunikasi memiliki komunikasi garam. Meski tak tampak tapi berasa," kata Sekjend Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Muzani menjelaskan, partainya tidak ingin membangun komunikasi dengan partai lain dengan menonjolkan seremonial belaka. Sebab, komunikasi yang banyak melakukan seremonial tak ubahnya seperti 'komunikasi gincu'.

"Komunikasi gincu kebalikan dari komunikasi garam. Komunikasi gincu tampak, tapi tidak terasa seperti garam," ujar Muzani.

Muzani mengklaim, komunikasi yang telah dilakukan partainya terhadap partai lainnya akan membuahkan hasil. Ia mengibartkan seperti bangunan yang mulai terbentuk pondasinya.

"Minggu ini komunikasi kami sudah mulai tampak aspek dan bangunannya. Bangunan koalisi sudah tersusun," ujarnya.

Terkait pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Himi Aminuddin di Bandung, kata Muzani, kedua partai telah memiliki pandangan sama.

Pandangan tersebut, lanjut Muzani, yakni masalah negara. Kedua partai pun kini menemukan beberapa komunikasi alternatif terkait solusi untuk pemerintahan ke depan.

"PKS kan ada mekanisme internal, sepertinya kepada PKS memulai tahapan-tahapan itu. Ini sudah menjadi awal tahapan formal. PKS juga masih membicarakan di tingkat internal," ujarnya.

Namun Muzani masih merahasiakan berapa persen PKS akan berkoalisi dengan partainya, untuk mendukung pencapresan Prabowo. Pertemuan Prabowo dan Hilmi disebut-sebut ada kesepakatan sejak pertama Pemilu 2014.

"Awal yang baik. Hubungan kita sudah baik. Saya nggak mau ngomong berapa persen. Tapi, sudah baik. Lebih bagus. Insyaallah lebih bagus," imbuh Muzani.

Belakangan, Gerindra juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Namun dukungan ini akhirnya menggantung, sejak politisi yang kerap disapa SDA itu dinilai melanggar aturan partai berlambang Kabah itu.