Transparansi, Cara Pramono Edhie Cegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menilai, semua jajaran pemerintahan lebih transparan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian, angka korupsi diyakini dapat ditekan drastis.

"Kita perlu transparan. Kalau semua transparan tidak ditutupi, saya yakin tidak ada korupsi," kata Edhie di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Menurut Edhie, salah satu pendukung transparansi dalam penentuan kebijakan adalah melibatkan badan pengawasan. "Kita punya satuan tugas yang awasi internal misalnya irjen. Saya mohon ikutkan dalam perencanaan."

"Kalau diikutkan dari awal dia bisa ingatkan atasan," terang mantan KSAD TNI itu," tandas Edhie.

Sementara peserta konvensi lainnya, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan, di era kepemimpinan Presiden SBY pemberantasan korupsi cukup gencar. Hal ini patut dijaga hingga pergantian pemerintahan nanti.

"Kita harus apresiasi upaya pemberantasan korupsi selama 10 tahun terakhir. Dulu tidak pernah terbayang mereka lakukan korupsi, sekarang tidak pandang bulu," pungkas Endriartono.

Strategi Ekonomi

Terkait strategi memelihara dan meningkatkan ‎pertumbuhan ekonomi, menurut Edhie, dengan menjaga tingkat inflansi guna memelihara daya beli masyarakat. Caranya, dengan pemberian perhatian yang sama kepada ekonomi dalam negeri dan juga bagian dari ekonomi internasional.

Dalam rangka meningkatkan investasi, Edhie menyatakan, efesinsi birokrasi perlu dilakukan. "Investasi akan ada dan berkembang jika birokrasi disederhanakan dan dipermudah. Semua elemen masyarakat harus mendukung ini. Subsidi harus dilakukan tepat sasaran, tepat bentuk dan tepat guna," katanya.

‎Mengenai kebijakan 5 tahun ke depan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, menurut Edhie, pertahanan dan keamanan menjadi syarat utama pembangunan dan pengembangan investasi.

"Ketika jaminan keamanan bisa diberikan oleh negara, investasi bisa direalisasikan dan pembangunan berlanjut. Hal ini tentunya akan jelas menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran," jelas Edhie.

Pengembangan sumber daya manusia, kata Edhie, harus selalu disesuaikan dengan potensi kearifan dan budaya setempat. Maka itu perlu mendorong pemimpin daerah untuk lebih mengenali potensi daerahnya masing-masing. "Dengan ini penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan bisa ditekan," ujarnya.

Terkait bagaimana menciptakan ketahanan di bidang pangan dan energi, Edhie menyatakan, ketersediaan dan keterjangkauan menjadi syarat utama. Guna memastikan dua hal itu diperlukan peningkatan produktifitas pertanian dan industri pangan.

"Ketersediaan lahan, bibit dan pupuk, harus dijamin keberadaanya dan keterjangkauannya oleh negara. Solusi jangka panjang diutamakan dibandingkan solusi jangka pendek."

Sementara mengenai ketahanan energi, menurut Edhie, perlu penggunaan energi alternatif dan terbaharukan. "Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif dan terbaharukan. Ini adalah kunci ketahan energi di masa depanya," jelas Edhie.

‎Terkait pentingnya pembangun infrastruktur, Edhie menyatakan, sebagai negara kelautan, pembangunan infrastruktur kelautan penting dikembangkan. Pelabuhan laut diberbagai wilayah harus dibenahi dan  dibangun. Sehingga hubungan antar wilayah sentra ekonomi di Indonesia bisa terjadi.

Selain itu, lanjut Edhie, infrastruktur udara juga perlu dibenahi. Ia berharap pembangunan pelabuhan udara di wilayah sentra produksi Indonesia dipercepat pembangunanya. Sementara infastruktur darat, perecepatan pembangunan jalur kereta api ganda harus diutamakan, selain pertumbuhan jalan.

‎Soal penggunaan dana yang diberikan kepada desa, Edhie berpendapat, perlu adanya bimbingan oleh pemimpin daerah secara berjenjang. Pengertian, penjelasan dan pengawasan harus dilakukan sehingga desa bisa membangun dan berkembang sesuai arahan pemerintah pusat.

"Pembangunan infrastruktur dasar desa menjadi utama untuk mengembangkan potensi lokal," tambah Edhie.

‎Sehubungan dengan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan, Edhie menegaskan, yang harus dilakukan adalah usaha terus-menerus meningkatkan dan meratakan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemerintah ke depannya harus terus bertanggung jawab mengurangi beban hidup keseharian, di bidang pendidikan dan kesehatan misalnya."

Pendidikan dan penyerapan tenaga kerja, lanjut Edhie, sangat erta hubungannya dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah kelanjutan program keluarga bencana.

"Sesuaikan besar keluarga dengan pendapatan keluarga. Promosi manajemen keluarga yang baik ini, saya percaya bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," pungkas Edhie.