Sukses

Banyak Buruh Migran Tak Terdaftar, KPU Diimbau Benahi DPT

Selain di Malaysia, panitia juga menemukan kendala di Timur Tengah. Di Negeri Teluk ini, banyak pembantu rumah tangga tidak memilih.

Liputan6.com, Jakarta - Migrant Care atau Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif di luar negeri. Migrant Care menilai evaluasi penting untuk meningkatkan partisipasi buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

"Di pemilu Hongkong, Migrant Care masih menemukan berbagai masalah terkait persiapan pemilu. Misalnya banyak buruh migran yang belum terdaftar sebagai pemilih," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayat di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Total daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri 2.025.005 orang. Dari jumlah itu, 117.065 orang tidak sesuai datanya di panitia. Tak hanya itu, panitia juga menemukan banyak DPT ganda.

"Untuk Malaysia jauh dari harapan. Padahal negeri ini merupakan tempat DPT terbesar di dunia. Sementara Singapura meningkat," tandas Anis.

Selain di Malaysia, panitia juga menemukan kendala di Timur Tengah. Di Negeri Teluk ini, 80 persen DPT merupakan pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka tidak bisa mencoblos pada 9 April lalu karena tak mendapat izin majikan.

Hingga saat ini KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh perwakilan luar negeri. Namun KPU belum menetapkan hasilnya secara sah, karena masih menunggu bukti fisik dari 5 perwakilan pemilu luar negeri.

"Lima perwakilan belum memasukkan fisiknya. Kita tunggu saja. Kalau sudah kami akan tetapkan hasil rekapnya," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (Sss)