Gaet Suara Buruh, Gerindra Usung Penghapusan Outsourcing

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional 2014 bertepatan dengan ajang Pilpres. Suara buruh pun jadi 'santapan' partai untuk memenangkan kompetisi.

Salah satunya Partai Gerindra yang menilai persoalan ketenagakerjaan masih banyak yang belum selesai di Indonesia. Antara lain sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan upah buruh yang murah.

"Artinya jika Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai calon presiden diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan. Pilpres kali ini akan menjadi harapan besar dari kaum buruh kepada Prabowo," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Partai Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Selain outsourcing, sambungnya, Gerindra juga menolak upah murah diberlakukan pada buruh. Salah satunya dengan cara menaikkan 60 komponen hidup layak (KHL) menjadi 80 komponen KHL pada tahun 2015.

Menurutnya, bicara Hari Buruh tidak hanya bicara mengenai pekerja di sektor manufaktur dan industri lainnya, tetapi juga bicara mengenai tenaga honorer di seluruh Indonesia. Partainya akan meningkatkan honor dari pegawai Pemda dan guru honorer di seluruh Indonesia.

"Gerindra akan meningkatkan gaji tenaga honorer hingga Rp 1 juta. Kunci dari kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan, oleh karena itu kami akan memperjuangkan hal tersebut," tutur Arief.

Arief juga menyoroti mengenai permasalahan privatisasi BUMN. Menurutnya, BUMN adalah motor perekonomian dari suatu negara agar bisa berperan di dalam pasar untuk menghadapi globalisasi. Akibat penjualan aset asing serta privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah yang menderita adalah rakyat.

"Momentum Hari Buruh kali ini menjadi harapan besar bagi kaum buruh untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik. Para buruh berharap kepada pemerintahan mendatang untuk benar-benar memperhatikan nasib dan perjuangan mereka. Karena buruh punya peran yang sangat penting dalam perekonomian bangsa dan negara. Oleh karena itu mereka harus diberikan perlindungan yang baik," tukas Arief.