Sukses

Akbar Tandjung: Tidak Mungkin Golkar-Gerindra Koalisi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pertemuan Prabowo-Ical hanya upaya menjalin komunikasi antarpartai.

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi cawapres terus bergulir, setelah pertemuannya dengan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun hal itu dibantah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

"Sampai saat ini saya ketahui belum ada. Yang saya tangkap tidak mungkin koalisi. Prabowo capres Gerindra, ARB capres dari Golkar. Sama-sama capres," kata Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman Nomor 18, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2014).

"Pertemuan dengan Prabowo itu, saya kira hanya upaya menjalin komunikasi antarpartai dan antartokoh partai," tandas Akbar.

Akbar menjelaskan, jika Golkar ada wacana ingin mengusung cawapres, tentu harus dipertimbangkan secara matang disertai alasan kuat. Dan itu semua harus diambil melalui proses rapimnas. "Semua akan dikembalikan di rapimnas. Nanti rapimnas yang memutuskan."

"Tentu dalam pengambilan keputusan, tentu harus dengar berbagai saran, pertimbangan, masukan, dan berbagai alasan untuk lakukan perubahan. Kalau alasannya kuat, ke arah mana perubahan itu dan itu sangat penting," tegas Akbar.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, yang terpenting saat ini yang harus dilakukan Golkar adalah terus memperkuat kelembagaan partai dalam menyambut Pilpres 9 Juli mendatang. Yakni terus mengevaluasi di internal dan eksternal partai.

Evaluasi ini, lanjut Akbar, sangat diperlukan. Sebab, berdasarkan hasil perhitungan cepat partai berlambang pohon beringin itu hanya mendapatkan 14,8%. Sedangkan dalam target awal sebesar 27%.

"Kenapa perlu dilakukan evaluasi? Karena memang ternyata hasil yang kami peroleh dalam Pileg jauh dari target sebagaimana yang ditetapkan," tegas Akbar.

Selain mengevaluasi, Golkar juga perlu meningkatkan penguatan partai. "Karena dengan penguatan itu, Partai Golkar akan siap menghadapi agenda politik dan organisasi," tandas Akbar. (Sss)