Eriko PDIP: Terkesan Naif, Tapi Koalisi Tak Bagi-Bagi Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta Beberapa lawan politik PDIP mengkritik terkait koalisi yang dibangun dengan mitranya, tidak ada perjanjian politik atau pun bagi-bagi kekuasaan.

Wasekjen DPP PDIP Bidang Internal Eriko Sotarduga pun tak menampik adanya kritikan itu. Namun Eriko memastikan tidak ada kontrak politik atau pun bagi-bagi kekuasaan.

"Memang sekali lagi terkesan naif tak ada perjanjian itu (bagi-bagi kekuasaan). Tetapi boleh ditanyakan langsung, apakah yang disampaikan ini benar atau tidak," kata Eriko di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).

"Tapi itu adanya, yang terjadi tak ada pembocaran untuk bagi-bagi kekuasaan," sambung Eriko.

Menurut Eriko, yang menjadi prinsip PDIP dalam membangun koalisi adalah melihat kesamaan konsep atau ideologi, untuk membangun kebaikan bangsa ke depan.

"Selain melihat kesamaan platform (peron), prinsip kami juga bukan didasarkan kerja sama yang bukan transaksional," tegasnya.

Selain kesamaan platform, lanjut Eriko, PDIP juga selalu melihat track record atau rekam jejak calon mitra koalisinya. Karena jika track record nya tidak baik, maka ke depannya juga koalisi yang dibangun tidak berjalan efektif.

"Begitu juga dari track record nya kita harus melihat hal yang penting, itu untuk membina koalisi yang baik," tandas Eriko.

Sejak awal Pemilu 2014, PDIP bertekad akan berkoalisi dengan partai lain dengan syarat tidak ada bagi-bagi kekuasaan. Visi misi yang sama menjadi dasar bagi PDIP dalam membangun koalisi.

PDIP juga sebelumnya berniat membangun koalisi ramping, tidak membangun koalisi dengan banyak partai. Semakin sedikit koalisi diyakini akan lebih mudah mengatur, ketimbang koalisi dengan banyak partai.

Sehingga diharapkan, pemerintahan Jokowi jika nanti terpilih sebagai presiden RI, akan lebih fokus membenahi bangsa ke depan. Bukan sibuk mengurusi koalisi atau kekuasaan.