Sanksi Menanti buat Kader Demokrat yang Tak Netral

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat memilih tidak mendukung kedua pasangan capres, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sikap tersebut berlaku untuk saat ini.

Partai berlambang mercy itu bakal memberikan sanksi bagi kader yang tidak menaati keputusan partai terkait sikap netral pada Pilpres 2014 kali ini. Namun sanksi tersebut belum diketahui secara pasti.

"Suara partai hanya 1 yakni netral dalam pilpres. Seluruh kader harus taat dan loyal kepada DPP Partai Demokrat," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Pada kesempatan ini, Syarief mengatakan partainya tidak memihak kubu manapun, entah Jokowi atau Prabowo. Meski demikian, sikap tersebut bukan berarti kader PD golput.

"Sungguhpun tidak bergabung secara formal atau non-blok, tidak berarti kader Demokrat golput. Suara Demokrat akan diberikan kepada capres dan cawapres yang punya platform segaris dengan Demokrat," tandas Syarief.

Sejauh ini, ada 2 poros koalisi. Pertama, poros PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura yang memegang modal suara Pileg gabungan sebesar 39,97%.

Kedua, Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, dan PBB dengan akumulasi suara 48,93%. Gabungan suara di kedua poros itu sudah memenuhi presidential threshold, 25% suara sah nasional atau 20% kursi DPR. (Yus)