Diwacanakan Cawapres Jokowi, Abraham Samad Harus Disidang Etik?

Liputan6.com, Jakarta - Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sempat diwacanakan untuk menjadi cawapres dari Joko Widodo. Namun pria yang karib disapa Jokowi itu akhirnya memilih untuk mendeklarasikan Jusuf Kalla atau JK sebagai cawapres pasangannya.

Lantaran hal ini, KPK dinilai sudah terlihat tak profesional lagi. Karena itulah, Abraham Samad dinilai harus disidang etik.

"Pertemuan AS (Samad) dengan Jokowi di Yogyakarta itu secara etik sudah salah," kata loyalis tersangka gratifikasi proyek Hambalang dan proyek lain-lain Anas Urbaningrum, yakni Gede Pasek Suardika di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

"Mestinya sidang etik jalan, malah tak dibatalkan, seperti kasus sprindik bocor. SOP (standard operating procedure) KPK dengan bertemu orang yang mungkin ada persoalan korupsi kan tertabrak."

Pasek menilai, sebelum Jokowi resmi berpasangan dengan JK, Samad beberapa kali mengeluarkan kalimat bersayap bak politisi. Karena itu, mantan Ketua Komisi III DPR itu menyarankan agar Samad terjun ke dunia politik saja.

"Mending langsung jadi timses dulu. Lebih baik dia jadi politisi, kalau di hukum kan penjelasan soal alat bukti. KPK agar jadi lembaga penegak hukum profesional, AS (Samad) harus diproses, di komite etik dulu," ujarnya.

Bagi Pasek, tindakan-tindakan yang dilakukan Samad membuat KPK masuk dalam tahap mengkhawatirkan alias berada di lampu kuning. "KPK sudah lampu kuning. Zaman dulu KPK sangat hati-hati dalam proses dan tahpaan hukum, ini bikin terganggu dengan ambisi pribadi," tegas caleg DPD terpilih itu.

Ketua KPK Abraham Samad memang kencang diisukan masuk dalam bursa bakal cawapres Joko Widodo untuk Pemilu Presiden 2014. Bersama dengan Jusuf Kalla, nama Samad disebut pantas bersanding dengan capres yang diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.

Bahkan, Abraham beberapa kali diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satunya pertemuan yang disebut tak sengaja di Bandara Adisucipto, Yogyakarta pada Sabtu 3 Mei 2014.

Atas hal itulah, Pimpinan KPK juga berencana menggelar rapat pimpinan meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Abraham Samad terkait pertemuannya dengan Jokowi tersebut. (Mvi)