TNI: Tak Ada Surat Panggilan Bawaslu Terkait Kampanye Babinsa

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 2 Jokowi melaporkan dugaan kampanye hitam terkait pengerahan Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan memilih salah satu capres pada Pilpres 2014. Menyusul laporan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Senin depan 9 Juni 2014.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Fuad Basya membantah adanya surat pemanggilan itu. Dia menyebut, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya surat panggilan dari Bawaslu untuk Panglima TNI.

"Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada panggilan untuk Panglima TNI terkait hal itu," kata Fuad saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Fuad mengatakan, sampai saat ini agenda Panglima TNI belum ada perubahan. Senin mendatang yang disebut sebagai waktu pemanggilan, Moeldoko akan terbang ke Ternate untuk pengarahan dan pemeriksaan pasukan.

"Senin itu ada dinas luar ke Ternate dan Ambon. Itu ada pemeriksaan pasukan untuk Pilpres dan lainnya. Ada juga  pengarahan, termasuk menekankan soal netralitas TNI dalam pilpres ini," ujar Fuad.

Fuad menyatakan, sampai saat ini dirinya memastikan anggota TNI masih dalam posisi netral. Jika terbukti dan ditemukan ada yang tidak netral, hukuman akan menanti.

"Itu kan perintah Panglima, kalau melanggar perintah Panglima tentu ada hukumannya. Hukumannya tergantung tingkat kesalahannya. Kalau berat bisa pemecatan," pungkas Fuad.

Sebelumnya, seorang anggota Babinsa Jakarta Pusat dikabarkan mendatangi rumah warga. Kemudian, Babinsa itu melakukan pendataan serta mengarahkan pilihan masyarakat ke salah satu pasangan capres-cawapres. (Sss)