Liputan6.com, Jakarta - Jelang Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, korupsi masih menjadi masalah laten yang harus dibersihkan dari negeri ini. Terkait hal ini, Indonesian Corruption Watch (ICW) memberi wejangan kepada capres dan cawapres.
Koordinator ICW bidang Hukum Emerson Yunto mengatakan, pemerintah baru nanti harus memperkuat bidang hukum. Terutama dalam memilih pejabat untuk institusi Polri dan Kejaksaan.
"Memilih yang punya komitmen kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Khususnya untuk Jaksa Agung dan Kapolri," ujar Emerson di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).
Tak hanya itu, agar pemberantasan korupsi berlangsung lancar, Emerson mengusulkan agar Jaksa Agung dan Kapolri diberikan mandat lebih besar, khususnya di lingkungan internal institusi terkait, untuk memperkuat dan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Khusus Jaksa Agung dan Kapolri, harus diberikan mandat agar menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai program prioritas dan mendorong profesionalitas serta integritas penegak hukum," kata dia. Emerson mencontohkan, penguatan posisi Direktorat Pidana Korupsi di lingkungan Kepolisian agar berada langsung di bawah Kapolri.
Tak hanya itu, ICW secara lembaga juga meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih nanti untuk bisa bersinergi dengan KPK. Bidang hukum yang digawangi Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjaga independen KPK tanpa adanya intervensi.
"Mendukung eksistensi KPK khususnya dalam proses rekruitmen penyidik KPK, mendukung independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi terhadap seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK," demikian Emerson. (Sss)
Pesan ICW untuk Capres Demi Pemberantasan Korupsi
Agar pemberantasan korupsi berlangsung lancar, Emerson mengusulkan agar Jaksa Agung dan Kapolri diberikan mandat lebih besar.
Advertisement