LSI: Hanya Isu HAM yang Bisa Hentikan Laju Prabowo Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) santer diarahkan kepada capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Padahal elektabilitasnya kian hari kian naik dan menyisakan selisih yang sedikit dengan capres nomor urut 2 Jokowi.

"Peluang Prabowo sangat kuat karena selisihnya (selisih elektabilitas dengan Jokowi) makin kecil. Hanya kasus ini yang bisa menghentikan laju Prabowo menjadi presiden 2014. Potensi skandal yang kami namakan 'Aktivis Gate'," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby di kantornya, Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Adjie mengatakan, kasus penculikan aktivis 1998 tidak bisa hilang dari sosok Prabowo. Apalagi pasca-tersebarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk pemecatan Prabowo.

Menurutnya, hal yang sebelumnya menjadi black campaign (kampanye hitam tanpa fakta) berubah menjadi negative campaign (kampanye negatif).

"Ditambah lagi, kemunculan para purnawirawan yang terlibat langsung dalam sidang DKP yang menyebut surat itu benar ada. Sumber yang kredibel ini yang membuat masyarakat percaya," ujar Adjie.

Dia menuturkan, kepercayaan masyarakat tentang keterlibatan Prabowo dengan kasus HAM mencapai 51,50%. Sedangkan yang tidak percaya 37,60% dan yang tidak tahu 11%. Kondisi ini diperparah dengan hasil survei yang menyimpulkan, masyarakat menjadikan kasus itu sebagai pertimbangan dalam memilih di Pilpres 2014 nanti.

"Hasil survei kami, 56,80% menjadikan pertimbangan kasus HAM sebelum memilih, 34,30% tidak menjadi pertimbangan, sedangkan 8,80% tidak menjawab," tuturnya.

Karena itu, menurut Adjie, Prabowo bersama timnya harus mempersiapkan diri merespons kasus HAM ini. Adjie mengatakan, kesalahan respons dinilai akan berbalik menjatuhkan Prabowo sendiri.

Bertanggung Jawab

Sementara itu, kubu Prabowo-Hatta menuding pembocoran surat pemecatan itu sebagai bentuk kampanye hitam jelang Pilpres 2014. Prabowo sendiri menyatakan telah menjalankan perannya selama di militer secara bertanggung jawab.

"Jadi saya 16 tahun tidak ke mana-kemana. Ke DKP saya bertanggung jawab. Sesudah DKP ada Mahkamah Militer, sudah ada proses semua, dan saya kira rakyat juga tidak mudah dihasut," kata Prabowo, Kamis 12 Juni kemarin. (Mut)