Setelah Surat Palsu Jokowi, Kini Muncul Transkrip 'Mega-Basrief'

Jaksa Agung Basrief Arief langsung merespons laporan itu. Melalui Kapuspenkum Kejagung Tony T Spontana, Basrief menyebut transkrip itu terkait dengan kondisi politik saat ini.

"Ini sekali lagi merupakan bentuk gangguan kepada Kejaksaan ketika sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini fitnah yang sangat keji," tegas Basrief seperti diungkapkan Tony saat dihubungi Liputan6.com.

Menurutnya, gangguan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, gangguan serupa juga menimpa Kejagung berupa surat palsu dari Jokowi yang meminta penangguhan penahanan.

"Ini bukan yang pertama, sebelumnya itu ada surat palsu. Beliau juga mengimbau hentikan lah cara seperti ini, jangan demokrasi dicederai hal-hal yang tidak perlu. Penengakkan Hukum jangan dibawa ke ranah ke luar hukum. Kami tidak akan terpengaruh dengan keadaan seperti ini," ungkap Tony.

Terkait langkah hukum yang akan diambil Basrief, sambungnya, akan diputuskan pada Kamis 18 Juni besok. "Jaksa Agung akan mengambil sikap, meresponsnya besok pukul 13.00 WIB," ujar Tony.

Terakhir, Tony menuturkan, Jaksa Agung menyampaikan baik dirinya ataupun institusi Kejagung tak akan terpengaruh dengan suasana panas yang terbangun menjelang pemilihan presiden Juli nanti. "Yang dilakukan murni penegakan hukum yang hanya akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tidak ada sangkut pautan dengan kegiatan politik praktis," terang Tony.

"Kemarin kita sudah sampaikan kepada Jaksa Agung dan pada kesempatan tadi Jaksa Agung berkenan memberikan statement. Dan beliau mengatakan fitnah ini tidak akan dibalas fitnah, tetapi kita akan sabar dan akan kita balas dengan kebaikan," tukas Tony.

Megawati Membantah...

Dikonfirmasi secara terpisah, Kuasa Hukum pasangan Jokowi-JK Alexander Lay membantah adanya percakapan telepon antara Megawati dengan Basrief. Bahkan ia menyatakan transkrip itu hanyalah kebohongan.

"Itu kabar bohong. Bu Mega nggak pernah bicara soal Transjakarta dengan Jaksa Agung. KPK sendiri telah membantah bahwa mereka merekam pembicaraan tersebut, apalagi membocorkannya," kata Alex kepada Liputan6.com.

"Jadi transkrip rekaman yang beredar tersebut fiktif," tegasnya.

Meski begitu, sambung Alex, Megawati belum memutuskan apakah akan mengambil langkah hukum atau tidak terkait beredarnya transkrip itu.

"Sedang dikonsultasikan ke DPP PDIP karena yang dicemarkan namanya adalah Bu Mega. Karena Bu Mega yang dituduh menelepon Jaksa Agung," tukas Alex.

KPK Tak Bocorkan...

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) juga membantah pernah mengirim utusannya untuk untuk memberikan transkip rekaman tentang upaya 'penyelematan' Gubernur DKI nonaktif tersebut dalam kasus dugaan korupsi Transjakarta yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

"KPK menggunakan system Law Full Intercept," kata BW dalam pesan singkatnya.

Dengan sistem tersebut, lanjut BW, maka dapat dipastikan setiap informasi yang dimiliki KPK tidak akan jatuh ke tangan-tangan di luar KPK yang tak punya kaitan dan berwenangan menangani kasus.

"Dapat dipastikan tidak akan ada informasi hasil intersep yang bisa keluar pada pihak yang tidak punya kaitan dengan pihak yang menangani kasus‎," kata BW.

Hal serupa juga dikatakan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Johan membantah pihaknya memiliki rekaman tersebut. Apalagi transkrip rekaman yang diberikan ke pihak luar KPK.

"KPK juga tidak pernah melakukan perekaman pembicaraan siapa pun atau pihak-pihak mana pun yang tidak terkait dengan penanganan perkara di KPK," kata Johan.

Ketua Progress 98 Faizal Assegaf sebelumnya menulis di laman jejaring sosial Facebook miliknya bahwa dia telah menerima bocoran transkrip rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bus TransJakarta tahun 2013. Rekaman itu berisi percakapan antara Jaksa Agung dan petinggi PDIP.

Isi rekaman itu memuat percakapan yang meminta agar Kejaksaan Agung tidak menyeret Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bus TransJakarta senilai Rp 1,5 triliun itu. Faizal mengaku mendapat transkrip rekaman itu dari seorang utusan salah satu petinggi KPK pada 6 Juni 2014.

Sebelum ini, Faizal juga pernah melaporkan Jokowi ke KPK pada awal Mei 2014. Ketika itu dia menuding Jokowi menerima gratifikasi karena menggalang sumbangan dari masyarakat untuk biaya pencalonan diri sebagai presiden.

KPK pun menyatakan bahwa sumbangan dana yang diterima Jokowi dari masyarakat tersebut bukan termasuk gratifikasi. Menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, seorang capres/cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.