Tim Jokowi-JK: Bawaslu-Polri Harus Aktif Awasi Kampanye SARA

Liputan6.com, Jakarta - Pilpres 2014 akan berlangsung 5 hari lagi, tepatnya 9 Juli 2014. Potensi kekerasan pun terlihat akibat adanya kampanye negatif seperti menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Taufik Basari mengimbau kepada semua kalangan, agar isu SARA tidak dimainkan memasuki detik-detik terakhir kampanye Pilpres. Juga meminta Bawaslu dan Polri lebih aktif mengawasi dengan menjemput bola.

"Bawaslu harus aktif, ada kampanye SARA, bersama polisi segera selesaikan itu," ujar Taufik dalam diskusi di Habibie Center, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Menurut Taufik, menjelang Pilpres ini sangat berpotensi menuju kekerasan dengan penggunaan isu SARA. "Isu SARA ini bahaya karena memancing emosi, memperuncing perbedaan, dan membuat dikotomi kami serta kalian. Jangan sampai isu SARA jadi bahan proses Pilpres," ujar Taufik.

Ketua DPP Partai Nasdem itu menerangkan, isu SARA dampaknya panjang dan melalui banyak orang. Selain SARA, potensi kekerasan dapat terjadi bila kampanye berisikan fitnah dan saling ejek.

"Skala yang lebih rendah adalah fitnah dan saling ejek. Tapi levelnya masih jauh di bawah. Ini jadi pekerjaan rumah kita semua. Jaga jangan sampai ada akibat penggunaan isu SARA," kata Taufik.

Peneliti Habibie Center Sopar Peranto dan Johari Effendi menambahkan, Pilpres nanti harus berkaca pada Pileg 9 April lalu, yang berjalan relatif damai. Dari hasil riset lembaga politik tersebut, kekerasan hanya terkonsentrasi di wilayah Aceh.

"Meskipun SBY bilang berlangsung damai, tapi ada pula insiden kekerasan. Pola-pola kekerasan 2009 sama terjadi pula pada 2014. Sebagian besar dalam bentuk perusakan, seperti baliho, posko, alat peraga kampanye seperti banyak di Aceh," kata Sopar mencontohkan.

Sementara Johari mengatakan ada 3 faktor yang dapat menyebabkan kekerasan. Hal ini yang harus menjadi perhatian seluruh elemen untuk menyukseskan Pilpres 2014.

"Ada 3 faktor yang mengakibatkan kekerasan Pemilu, yaitu perilaku peserta Pemilu, kelembagaan penyelenggara Pemilu, dan konteks serta kondisi lokal daerah," tutur Johari.

Baca juga:

Mantan KSAD: Jangan Memancing Perseteruan, Komunis Sudah Mati

Politicawave: Kampanye Hitam untuk Jokowi 94,9%, Prabowo 13,5%

Timses Prabowo-Hatta: Kami Dilarang Lakukan Kampanye Hitam

(Sss)