Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari Kontras,ICW, Imparsial, FSGI dan Setara Institute menyatakan menolak segala tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan akibat saling klaim kemenangan di antara dua pasangan capres dan cawapres.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, sikap pasangan nomor urut 2 yang menyatakan kemenangan berdasarkan hasil quick count 7 lembaga survei, sangat rentan menimbulkan konflik. Begitu juga sikap yang diperlihatkan pasangan Prabowo-Hatta yang mengklaim menang dengan berdasarkan hasil quick count 4 lembaga survei. Â
"Kita sepenuhnya menolak tindakan yang berpotensi rusuh dan ada kekerasan. Sikap demokrasi harus diteggakkan. Jangan seperti nomor urut 1 yang melancarkan sikap provokasi yang itu tentunya bisa melecut konflik besar," kata Haris di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Terkait saling klaim menang antara kubu Prabowo dan Jokowi, Haris meminta lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, turun tangan dan bekerja lebih ekstra. KPU dan Bawaslu diminta harus bisa mengawal surat suara sah dari TPS hingga KPU.
"KPU dan Bawaslu harus mengawal semua proses dan hasil pemilihan presiden sampai akhir penghitungan final dengan independen, netral dan harus memastikan tidak ada kecurangan," ujarnya. "Karena sampai saat ini potensi kecurangan masih akan berlanjut, pilpres dan pasca pilpres."
Masyarakat juga diimbau untuk ikut memantau hasil surat suara dari setiap tahapan. Mulai dari TPS, Kelurahan, Kecamatan hingga ke KPU Pusat.