Jokowi-JK Disarankan Beri Kursi ke Profesional Partai

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah resmi menjadi pemenang Pilpres 2014 berdasarkan hitung resmi Komisi Pemilihan Umum. Fokus pun kini bergeser pada pembentukan kabinet pasangan tersebut. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Saiful Umam menilai, Jokowi-JK perlu merangkul beberapa partai yang ada di parlemen.

"Paling nggak partai pendukung. Karena sistem presidensial dengan sistem multipartai mengharuskan presiden mengakomodir perwakilan dari partai," ucap Saiful di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Jika tidak merangkul, maka akan membuat pemerintahan Jokowi-JK mudah digoyang dan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat. "Karena di Indonesia ini adalah multipartai. Jadi penting untuk membangun koalisi untuk mendapatkan dukungan besar di parlemen," ujar Saiful.

Bagi Saiful, perwakilan dari partai politik yang akan duduk di kabinet, bukan berarti merupakan figur yang tidak memiliki kompetensi. Menurut Saipul, banyak kader partai yang mempunyai profesionalitas dan kapasitas di berbagai bidang.

"Profesional itu bisa dibagi dua, profesional murni dan ada juga profesional partai," katanya.

Ia menambahkan jika dibandingkan antara profesional partai dan profesional murni, profesional partai dianggap lebih memiliki leadership (kepemimpinan) dan pengetahuan tentang konstelasi politik di parlemen.

"Dari segi leadership, orang partai lebih baik daripada orang profesional. Selain itu orang partai sudah terbiasa dengan beberapa gerakan dan wacana politik yang terjadi di pemerintahan," tuturnya.

Apalagi, orang-orang partai politik, mempunyai peran yang besar terhadap proses pemenangan pasangan Jokowi-JK. Jadi, imbuh Saipul, bentuk tanggung jawabnya lebih besar dari orang-orang non-parpol yang tidak berperan besar di pilpres nantinya.

"Orang-orang non-parpol tidak keringetan di pilpres dan tidak bisa mengatasi kebutuhan politik dan tidak ada leadership," tandas Saiful.

Bersambung ke: Prediksi Kabinet Jokowi-JK

2 dari 2 halaman

Prediksi Kabinet Jokowi-JK

Lembaga survei Indo Barometer memberikan prediksi susunan kabinet Jokowi-JK yang dimaksudkan untuk dapat menjadi masukan yang memancing diskusi.

"Inisiatif Jokowi mengundang publik untuk memberikan usulan susunan kabinet patut diapresiasi. Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk memilih yang terbaik," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis 24 Juli lalu.

Pihaknya mengharapkan Jokowi-JK membuat susunan kabinet yang diisi tokoh-tokoh yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski adanya akomodasi politik tak dapat dihindari, namun tetap dalam kapasitas yang sewajarnya.

Prediksi susunan kabinet Jokowi-JK, lanjut Qodari, diasumsikan jika rencana gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi tidak memberi pengaruh terhadap hasil pilpres dan struktur kabinet Jokowi-JK masih sama dengan struktur kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Kemudian, imbuh dia, diasumsikan pula tidak atau belum ada partai anggota Koalisi Permanen yang berpindah kubu. Selanjutnya, prediksi ini menurut Qodari bukan hasil survei ataupun polling yang didasarkan pada metodologi riset kuantitatif, lengkap dengan margin of error-nya sebagaimana sering dikeluarkan oleh Indo Barometer. Melainkan didasarkan pada observasi dan asumsi subjektif penyusunnya.

"Asumsi kelima untuk tiap pos kementerian, bisa ada banyak nama yang berpotensi mengisi posisi tersebut. Silakan untuk menambahkan nama-nama calon demi memperkaya wacana publik," jelas Qodari.

Berikut prediksi susunan kabinet Jokowi-JK 2014-2019 versi Indo Barometer:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jend TNI (Purn) AM Hendropriyono
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini MS Soewandi, Faisal Basri
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Muhaimin Iskandar, Letjen TNI (Purn) Luhut B Panjaitan
4. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait
5. Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto
6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo, Djarot Saiful Hidayat
7. Menteri Luar Negeri: Rizal Sukma, Yuri Oktavian Thamrin, Dian Triansyah Djani
8. Menteri Pertahanan: Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhie, Jend TNI Budiman
9. Menteri Perhubungan: Bambang Susantono, Danang Parikesit, Juliari Batubara
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan
11. Menteri BUMN : Dahlan Iskan
12. Menteri Perindustrian: Mahendra Siregar, Rachmat Gobel, Panggah Susanto, Euis Saedah
13. Menteri Sosial: Imam Nachrowi
14. Menteri Hukum dan HAM: Prof Dr Jimly Assidiqie, Prof Denny Indrayana, PhD
15. Menteri Perdagangan: Marie Pangestu, Erwin Aksa, Nus Nuzulia Ishak, Bachrul Chairi, Partogi Pangaribuan, Srie Agustina
16. Menteri Agama: KH Tholchah Hasan, KH Salahudin Wahid, Dr. Ali Maschan Moesa
17. Menteri Komunikasi dan Informasi: Prof. Dr. Bachtiar Aly, Sri Sajekti Sudjunadi, Ferry M. Baldan, Akbar Faisal
18. Menteri Pertanian: Bayu Krisnamurti, Bustanul Arifin, Soleh Solahudin
19. Menteri Pariwisata: AAGN Puspayoga, Rusdi Kirana
20. Menteri Kehutanan: M. Prakosa
21. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad
22. Menteri Keuangan: Sri Adiningsih, Faisal Basri, Iman Sugema
23. Menteri ESDM: Kurtubi, Effendi MS Simbolon, Darmawan Prasodjo
24. Menteri PPA: Iryanti Sukamdani, Musdah Mulia, Khofifah Indar Parawansa
25. Menteri Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
26. Menteri Kelautan dan Perikanan: Erwin Aksa, Arif Satria
27. Menteri PAN: Teten Masduki, Prof. Dr. Eko Prasodjo
28. Menteri PDT: A. Teras Narang, Komaruddin Watubun
29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Ribka Tjiptaning, Rieke Diah Pitaloka, M Jumhur Hidayat
29. Menteri Perumahan Rakyat: Marwan Djafar
30. Menteri Koperasi dan UKM: Khofifah Indar Parawansa
31. Menteri Pekerjaan Umum : Dr. Hermanto Dardak, Ir. Djoko Murjanto Msc, Ir. Budi Budi Yuwono
32. Menteri Pemuda dan Olahraga: Utut Adianto, Abdul Mu’ti
33. Meneg PPN/Kepala Bapenas: Iman Sugema, Poppy Ismalina
34. Menristek/Kepala BPPT: Prof. Dr. Akhmaloka
35. Kepala BKPM : Lin Che Wei, Erwin Aksa
36. Kepala UKP4: Kuntoro Mangku Subroto, Teten Masduki
37. Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis Kepala BIN, Jend TNI (Purn) Facrul Rozy
38. Panglima TNI: Laksamana TNI Marsetio, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Jendral TNI Gatot Nurmantyo
39. Kepala Polri: Jend Polisi Sutarman, Komjen Polisi Budi Gunawan.