Kabinet Profesional Bikin Jokowi Happy

Senyum Kemenangan Presiden Jokowi — Jokowi dan JK (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan dilantik pada 20 Oktober 2014, jika perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai dan pasangan tersebut tetap dinyatakan sebagai pemenang. Para menteri yang akan membantu mereka pun mulai dipersiapkan.

Seperti apa kriteria menteri yang diinginkan Jokowi-JK? Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Sidarto Danusubroto mengungkapkan, Jokowi lebih menyukai kalangan profesional yang menduduki jabatan menteri pada pemerintahannya.

Kendati begitu, bukan berarti menganggap tokoh dari kalangan partai politik tidak akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Politisi bisa saja menjadi menteri untuk membantu pemeritahan pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI itu.

"Beliau (Jokowi) happy-nya kabinet profesional. Tidak hanya ada di luar, tetapi juga dari kalangan parpol," ujar Sidarto usai menghadiri Open House yang digelar SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/7/2014).

Namun menurut Sidarto, yang lebih penting bagi Jokowi adalah, sosok yang akan menjabat sebagai menteri pada pemerintahannya harus memiliki rekam jejak yang bagus dan bersih.

"Jokowi bilang harus bersih, punya rekam jejak baik, punya integritas dan rakyat juga boleh beri masukan dan saran," papar Sidarto.

Meski begitu, Sidarto yang saat ini masih menjabat Ketua MPR mengaku belum tahu siapa saja sosok yang sudah masuk dalam daftar kabinet pada pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

"Kabinet saya nggak tahu. Itu usulan dari publik kan kita tangkap dengan positif, makin banyak masukan makin bagus. Ini agar rakyat tahu bagaimana track record masa lalunya," tandas mantan ajudan Bung Karno tersebut.

Tim Jokowi Center saat ini membuka kuesioner yang ditujukan bagi rakyat untuk memberikan usulan mereka, siapa sosok yang menurut rakyat pantas untuk menduduki kursi menteri tertentu.

Kuesioner tersebut bertajuk "Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)". Sejumlah nama sudah disediakan oleh tim Jokowi-JK. Ada tiga nama yang diajukan pada setiap posisi menteri tertentu. Tapi ada tambahan kolom lain bila responden ingin mengusulkan nama lain.

Sebagai contoh, untuk posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) disediakan tiga nama, yakni Jenderal TNI Budiman, Jenderal TNI Dr Moeldoko, dan Jenderal TNI Purn Sutiyoso, ditambah satu kolom pilihan untuk nama lain.