Pengamat: Tim Transisi Pemerintahan Tradisi Baru di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan tim transisi pemerintahan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai pengamat politik Hamdi Muluk sebagai sebuah terobosan baru.

Pakar politik dari dari Universitas Indonesia itu mengatakan, transisi yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan tradisi baru yang menggembirakan dalam dunia perpolitikan Indonesia.

"Proses pembentukan tim transisi pemerintahan ini merupakan tradisi politik yang baru. Ini sangat mengembirakan dan mari kita sambut dan kita kawal dengan partisipasi publik," kata Hamdi dalam diskusi bertajuk 'Transisi, Mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat?' di Kawasn Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Dia menjelaskan, keberadaan tim transisi ini menghemat waktu selama 2 bulan sebelum presiden dan wakil presiden terpilih resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 jika tidak ada aral melintang terkait gugatan Prabowo-Hatta di MK. Sehingga pemimpin terpilih perlu membentuk skema baru pemerintahan mulai Oktober, melainkan tinggal melanjutkan saja.

Menurut Hamdi, pembentukan tim transisi yang disarankan SBY itu merupakan suatu cara menyinambungkan kinerja pemerintahan yang baru dengan pemerintahan sebelumnya.

"SBY mengatakan akan mengikuti proses di MK hingga ada keputusan setelah itu baru mengambil sikap untuk pembentukan tim transisi," paparnya.

Lebih jauh Hamdi mengatakan, pekerjaan rumah yang belum selesai pada pemerintahan SBY harus dibandingkan dengan presiden terpilih nantinya. Ia berharap dengan adanya tim transisi, semua pihak terkait bisa bekerja sama sehingga hakikat pemerintah untuk melayani rakyat bisa berjalan dengan cepat.

"Karena politik tentunya sebanyak partisipasi publik terhadap usulan, mengawal masukan dan juga kritik sebanyak mungkin. Demokrasi yang bagus itu ada partisipasi publik dan trust," tandas Hamdi.