Akbar: Agung Laksono Sering Tak Sejalan dengan Kebijakan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh Partai Golkar usai penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terus bergulir. Sejumlah kader yang menempati posisi strategis di struktur partai berlambang pohon beringin itu bahkan didepak. Salah satunya menimpa Agung Laksono dan Yoris Raweyai.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan pemecatan terhadap Agung dilakukan lantaran kerap kali berbeda pendapat dengan keputusan partai. Kendati demikian, Akbar mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab pemecatan tersebut.

"Yang saya cermati Agung Laksono sering mengeluarkan pendapat tidak sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan partai. Mungkin itu salah satu penyebab," kata Akbar saat jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Akbar menjelaskan, selama partainya memutuskan mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014, Agung selaku Waketum Partai Golkar tidak menunjukkan tindakan yang sejalan dengan kebijakan partai.

"Misalnya berkaitan kebijakan partai mendukung Prabowo-Hatta dan melakukan koalisi secara permanen. Permanen itu setidaknya untuk kurun waktu 5 tahun. Tindakan Agung Laksono tidak diperlihatkan sejalan dengan sikap-sikap Partai Golkar, atau kebijakan Golkar," ucap Akbar.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR Zainal Bintang mengakui Agung dicopot lantaran tidak setuju Partai Golkar berkoalisi dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Betul (Agung Laksono) dicopot dari jabatan wakil ketua umum sama bosnya Aburizal Bakrie. Alasannya, pertama karena dianggap tidak setuju gabung ke kubu Prabowo-Hatta membentuk koalisi permanen," kata Zainal, Minggu 10 Agustus 2014.

‎Tak cuma karena masalah koalisi. Menurut Zainal, partainya juga menilai Agung menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dipercepat menjadi Oktober tahun ini. "Kedua menggagas Munas tahun ini pada Oktober," kata Zainal.

Meski begitu, bagi Zainal, keputusan yang diambil Aburizal sebagai Ketum itu bukanlah langkah politisi sejati. Sebab, Zainal menegaskan, Golkar bukan perusahaan milik Aburizal sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan otoriter.

Baca juga:

Pemecatan Waketum Panaskan Golkar? Akbar: Itu Dinamika Politik
Pemecatan Agung Laksono Dinilai Percepat Turbulensi Golkar
Agung Laksono Dipecat Golkar, MKGR: Aburizal Otoriter