Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo ingin agar menteri-menteri di kabinetnya nanti tidak memangku jabatan stategis di partai politik. Namun, PKB bersikeras menolak keinginan Jokowi agar para pembantunya di pemerintahan harus melepas jabatan di parpol.
Terkait penolakan tersebut, pria yang kerap disapa Jokowi ini mengaku sampai saat ini mengaku belum membicarakan kriteria menteri-menteri yang akan dipilihnya.
"Kita belum bicara menteri dan susunan kabinet. Itu sudah jelas. Apalagi bicara orang, apalagi berbicara jatah," ujar Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional ke 65 di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014). ‎
‎
Dia menegaskan, sejak awal perjanjian kerja sama dengan para partai politik koalisi adalah tanpa syarat. Baik itu syarat kompensasi maupun syarat jatah kursi menteri. Karena sudah menerima syarat tersebut, menurut Jokowi, semestinya PKB tidak menyatakan keberatan atas pernyataannya tersebut.
"Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas toh," ucap Jokowi.
‎
Melalui Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, PKB menyatakan keberatan bila menteri-menteri Jokowi harus melepas jabatan di partai politik. Ia beralasan, di negara maju pun ada menteri yang merangkap jabatan di parpol, jadi tidak boleh dibedakan antara menteri dari parpol dan nonparpol.
"Jadi jangan ada dikotomi antara anggota partai dan nonpartai karena yang penting punya integritas dan punya kualifikasi," ucap Karding. (Mut)
PKB Keberatan Posisi Menteri, Jokowi Tegaskan Syarat Koalisi
Jokowi mengaku sampai saat ini mengaku belum membicarakan kriteria menteri-menteri yang akan dipilihnya.
Advertisement