Saksi Jokowi-JK: Bupati Dogiyai Bilang Suara ke Prabowo Ada Uang

Liputan6.com, Jakarta - KPUD Papua dan Polres Nabire membenarkan adanya iming-iming uang oleh Bupati Dogiyai, Papua, Thomas Tigi bila memilih Prabowo-Hatta. Meski begitu, saksi Jokowi-JK dari Dogiyai, Naftali Keiya menyatakan uang itu bukanlah serangan fajar.

"Itu uang per TPS. Itu bukan uang pribadi, itu untuk uang honor TPS, PPS dan PPD diambil dari APBD," jelas Naftali di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Salah satu alasan masyarakat marah dan geram, lanjut dia, karena mendengar hak mereka untuk dibayar tidak dipenuhi. Honor itu baru diturunkan bila memilih pasangan nomor urut 1.

"Pada saat itu Bupati Dogiyai menyatakan bahwa suara dialihkan kepada Joko Widodo tidak ada uang. Ke Prabowo ada uang. Begitu mendengar, masyarakat mengamuk meminta tuntutan mereka," tegas Naftali.

Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea membenarkan keterangan Ketua KPU Dogiyai, Didimus Dogomo terkait adanya ajakan bupati di daerah tersebut untuk memilih Prabowo-Hatta demi mendapat uang. Namun, akibat dari ajakan tersebut, lanjut Tagor, banyak masyarakat marah dan menarik suara yang sudah diberikan pada pasangan nomor 1 itu.

"Suara Prabowo itu ada, lalu ditarik kembali semua suara itu. Untuk yang menyampaikan itu banyak orang ngomong, dari PPD sampai warga masyarakat. Kami sudah filmkan," imbuhnya.

Tagor menjelaskan, ketika marah, warga dan penyelenggara pemilu setempat langsung menggelar rapat pleno di luar gedung. "Dipimpin oleh Ketua KPUD, ada Panwas, DPR, disaksikan saya dan Komandan Kodim, serta TNI-Polri yang ada di Dogiyai. Masing-masing per distrik sampaikan hasil rekapitulasi tingkat PPD. Mereka bacakan apa yang direkap dan sampaikan ke Ketua KPUD. Mereka sampaikan, suara pada Pak Prabowo pada pencoblosan tanggal 9 kami tarik kembali," papar Tagor.

Sebelumnya, Ketua KPU Papua Didimus Dogomo menjelaskan ada ajakan dari bupati setempat untuk memilih Prabowo-Hattta. "Kalau dikasih ke Prabowo ada uang, kalau tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah dan akhirnya bupati keluar," ungkap Didimus pada sidang di MK, Rabu 13 Agustus lalu.