Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru akan membahas penyusunan kabinet pada pertengahan September 2014.
"Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Soal kabinet akan dibicarakan pertengahan September," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menghadiri Halaqah dan Refleksi Kebudayaan Pesantren di Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Menurut Muhaimin, saat ini belum ada nama-nama yang sudah diarahkan untuk menempati posisi menteri tertentu, termasuk dari PKB. "Belum ada. Kita tunggu saja pada pertengahan September nanti," ujar Muhaimin.
Terkait wacana menteri dalam kabinet Jokowi tidak boleh merangkap jabatan di partai politik, Muhaimin mengaku hal itu pun termasuk yang akan dibicarakan.
Tapi, kata Muhaimin, ia memahami substansi dari wacana itu, bahwa Jokowi ingin para pembantunya di kabinet benar-benar berkonsentrasi dengan pekerjaannya sebagai menteri.
"Siapa pun yang dipilih menjadi menteri harus konsentrasi pada tugasnya, harus kasih perhatian penuh pada tugas kementerian," kata dia.
Namun Muhaimin menilai seorang pemimpin parpol pun sebenarnya bisa bekerja sebagai menteri dengan baik, karena parpol tidak hanya tergantung kepada sosok pemimpin tertentu.
"Selama ini partai (PKB) diurus wakil ketua umum, sekretaris jenderal, dan yang lain. Sebagai ketua umum, saya datang hanya pidato kasih arahan. Konsentrasi terbesar saya ke pekerjaan," kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu II.
Kepastian tentang presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2014 masih menunggu selesainya sidang di Mahkamah Konstitusi yang menurut rencana akan diputus Kamis 21 Agustus besok.
"Kita tunggu putusan MK. Kita harap putusan itu tak menghasilkan perpecahan dan kerawanan. Semoga semua lapang dada dan bersatu kembali. Kita dorong Jokowi sesegera mungkin bertemu Prabowo," kata Muhaimin. (Ant/Sss)
Muhaimin: Kabinet Jokowi-JK Dibahas Pertengahan September
Menurut Muhaimin, saat ini belum ada nama-nama yang sudah diarahkan untuk menempati posisi menteri tertentu, termasuk dari PKB.
Advertisement