Jokowi Tanggapi Santai Rencana Koalisi Prabowo Bentuk Pansus

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) di DPR RI untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, Presiden terpilih Jokowi menanggapi santai atas pembentukan pansus tersebut. Mantan Walikota Solo ini juga mengaku tak mempermasalahkan jika pansus tersebut digulirkan untuk menjegal kebijakan pemerintahannya.

"Iya nggak apa-apa kok menjegal," kata Jokowi singkat di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).

Hanya saja Jokowi yang tak lama lagi melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta, mempertanyakan siapa nantinya yang akan dijegal oleh pansus bentukan Koalisi Merah Putih itu.

"Yang dipansus itu siapa? KPU (Komisi Pemilihan Umum) kan, bukan Jokowi-JK," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Departemen Bidang Pengkaderan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari meminta semua pihak, termasuk kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menerima secara legowo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan Jokowi-JK.

"Ketika pengadilan sudah menetapkan bahwa Jokowi-JK adalah pemenang, maka semua orang harus mematuhi karena MK kan final and binding," kata Eva di sela zona car free day, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu 24 Agustus.

Eva menilai rencana Koalisi Merah Putih membentuk pansus di DPR merupakan hal yang sia-sia. Sebab putusan MK merupakan keputusan hukum yang final dan mengikat, tidak bisa dikalahkan oleh keputusan politik.

Sehari sebelumnya atau Sabtu silam, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait meminta kepada partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang menyatakan akan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak berlebihan dalam mengeluarkan statement karena bisa membuat malu diri sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo meminta pengertian dari masyarakat luas bahwa koalisi permanen bentukan Koalisi Merah Putih bukanlah dibentuk untuk mengacak-acak pemerintahan Jokowi-JK nantinya di eksekutif.

Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, kalau KMP akan tetap solid, dan hingga saat ini tetap fokus untuk menjadi penyeimbang pemerintahan nanti.

"Orang tidak jarang memandang berlebihan dari sikap Koalisi Merah Putih yang berada di luar parlemen. Menurut saya pernyataan itu salah dan tidak legowo," kata Drajad, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Agustus.

Baca juga:

Koalisi Prabowo Klaim Tak Akan Acak-acak Pemerintahan Jokowi
Melenggang Menuju Pintu Istana
Muhaimin Iskandar: Pelantikan Jokowi-JK Tidak Bisa Ditunda
PDIP Minta Kubu Prabowo Legowo Terima Putusan MK