Sua Dua Presiden RI di Bali

Dalam kicauannya sebelum bertemu Jokowi, SBY mengungkapkan bahwa dirinya siap merespons bila Jokowi memintanya untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir masa jabatannya.

"Ada yang mengatakan, Pak Jokowi akan mendesak saya untuk menaikkan harga BBM," tulis SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, 27 Agustus. "Saya sudah siap meresponnya, jika ditanya. *SBY*."

Namun dalam konferensi pers bersama, baik SBY maupun Jokowi tidak membeberkan soal kenaikan BBM.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga, kenaikan harga BBM merupakan hal yang paling penting dibicarakan Jokowi dan SBY. Menurut dia, subsidi BBM saat ini terlalu tinggi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk program-program lain dalam Pemerintahan Jokowi-JK mendatang

Padahal, lanjut dia, sudah banyak program yang dirancang Jokowi-JK, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang membutuhkan dana tidak sedikit.

"Kalau pemerintahan saat ini bisa mengurangi subsidi BBM untuk meng-adjust ke program-program lain, tentu akan lebih baik. Paling utama memang pembahasannya adalah soal subsidi BBM ini," papar Eriko.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, ada beragam opsi yang sudah disiapkan Jokowi untuk menanggulangi masalah BBM. Salah satunya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan angka paling tinggi kemungkinan mencapai Rp 3.000.

"Opsi-opsi sudah dibuat, nanti tinggal Pak Jokowi memutuskan," kata Andi. "Opsi-opsi sudah disampaikan, mulai dari opsi 500, 1.000, 1.500, akan dimusyawarahkan bareng-bareng antara SBY dan Jokowi, opsi kenaikan paling tinggi 3.000 langsung di 2014 atau disebar beberapa kali," ungkap Andi.

Ada 5 alasan Indonesia harus menaikkan harga BBM-nya. Pertama, harga terlalu murah dibandingkan dengan negara lain. Kedua, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahun selalu terlampaui, sehingga disinyalir jebolnya kuota ini karena penyelundupan di mana-mana.

Ketiga, sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Keempat, subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Terakhir, seperlima APBN telah tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Hal ini membuat ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang menjadi terbatas.

Opsi-opsi ini muncul setelah beberapa pekan terakhir terjadi kelangkaan BBM di berbagai SPBU di beberapa daerah di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta kubu Jokowi untuk ingat sikap PDIP sebelumnya, yang lantang menolak kenaikkan BBM pada saat Pemerintahan SBY. Menurut dia, PDIP menjadi fraksi yang paling santer menentang kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM.

"Kalau kata orang Myanmar, Budha, orang itu harus ingat karma. Nah, parpol juga gitu. Dulu saat oposisi asal njeplak (menolak kenaikan BBM). Jadinya ini mereka jiper sama tuntutan rakyat," kata Ramadhan.

Dia menjelaskan, langkah SBY untuk menaikkan harga BBM atas dasar kepentingan nasional, bukan karena kehendak partai atau pihak luar yang mendukung maupun menentang.

"SBY nggak pernah naikkan atau nurunkan harga BBM karena tekanan politik parpol. Kebijakan Pak SBY solid dan konsisten untuk rakyat. Sekarang pun begitu. SBY, mau naikkan atau turunkan atau status quo harga BBM, juga bukan karena PDIP. Ukuran Pak SBY itu hanya rakyat dan kepentingan nasional. Bukan pencitraan," ujar Ramadan.

"Belum berkuasa, eh kini sudah mulai nggak PD (percaya diri). Makanya ngono yo ngono, ning ojo ngono," tandas dia.

Transisi Budaya Baru

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai, pertemuan antara SBY dan Jokowi di Bali merupakan budaya baru. Bahkan menurut dia, hal yang dilakukan keduanya perlu dilestarikan dan patut menjadi contoh yang baik.

"Saya kira ini menjadi budaya baru ya. Kita perlu lestarikan pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Calon presiden atau presiden terpilih bertemu dengan presiden yang mau menyerahkan jabatannya," kata Max.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, pertemuan keduanya sangat penting karena menyangkut pembicaraan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Dia menambahkan, Jokowi sangat tepat mengajak SBY untuk bertemu. Karena SBY lebih berpengalaman setelah menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut.

"Ada semacam pembicaraan (bangsa) ke depan, karena sesuai pidato Pak SBY kemarin di DPR terkait penyampaian RAPBN. Akhirnya beliau menyampaikan dia bersedia, bertemu dan berkonsultasi dengan presiden terpilih demi menyelesaikan atau pun paling tidak gambaran konsultasi pemerintahan ke depan," papar dia. "Karena sejak awal Pak Jokowi dan Pak JK berminat bertemu Pak SBY."

Politisi senior PDIP Pramono Anung memastikan, transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi tak seperti saat Megawati Soekarnoputri menyerahkan kekuasaan ke SBY yang diwarnai ketegangan politik.

"Ini pertama kali peralihan kepemimpinan, pertama kali yang berlangsung damai. Walau pun ada ketegangan ya dulu antara Pak SBY dan Bu Mega damai juga ya," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.

Pramono mengatakan dulu memang sempat terjadi ketegangan politik, namun hal itu dapat dilewati dengan baik, bahkan menjadi model demokrasi dunia. "Jadi pertemuan antara dua pimpinan ini akan sangat penting bagi kelangsungan kebangsaan kita," ujar Wakil Ketua DPR tersebut. (Rmn)