Top 5 Indonesia Baru: Opsi Kenaikan Harga BBM Jokowi Paling Top

Liputan6.com, Jakarta - Polemik kenaikkan harga Bahan Bakar Minyal (BBM) selalu muncul setiap transisi pemerintahan. Presiden terpilih Jokowi pun disebut-sebut akan menaikkan harga BBM. Sebab harga BBM di Indonesia termurah di kawasan ASEAN.

Tak heran jika berita berjudul 'Jokowi Siapkan Opsi Kenaikan Harga BBM Tertinggi Rp 3.000' menjadi paling disorot pembaca Liputan6.com dalam kanal Indonesia Baru. Berikut berita Top 5 Indonesia Baru:

1. Jokowi Siapkan Opsi Kenaikan Harga BBM Tertinggi Rp 3.000

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia Rp 6.500 per liter. Harga ini merupakan yang termurah di kawasan ASEAN. Di negara lain harga BBM bersubsidi mencapai Rp 9.300 per liter. Perbedaan yang jauh ini membuat pemerintah berencana menaikkan harga BBM.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, ada beragam opsi yang sudah disiapkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggulangi masalah BBM ini. "Opsi-opsi sudah dibuat, nanti tinggal Pak Jokowi memutuskan," kata Andi di kantor Tim Transisi, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Salah satu opsi itu adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Batas kenaikan tertinggi pun sudah ditetapkan angkanya.

Selengkapnya: Jokowi Siapkan Opsi Kenaikan Harga BBM Tertinggi Rp 3.000


2. Polisi Cari Unsur Pidana Logo Garuda Merah Prabowo

Mabes Polri belum dapat memastikan apakah akan menindaklanjuti atau tidak laporan terkait penggunaan logo Garuda Merah oleh Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Frankie Sompie mengatakan, saat ini laporan itu masih dalam proses karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Masih dalam proses. Apabila memang ada bukti permulaan yang cukup bahwa itu merupakan kasus pidana baru kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan," kata Ronny F Sompie di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Dia menegaskan, setiap laporan terkait dengan kasus dugaan pelanggaran pemilu tidak semua langsung masuk proses penyidikan sebelum jelas kasus itu merupakan kasus pidana atau bukan.

Selengkapnya: Polisi Cari Unsur Pidana Logo Garuda Merah Prabowo


3.  Pertemuan Jokowi di Bali Bisa Jebol Tembok Besar SBY-Mega

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden terpilih Joko Widodo di Bali hari ini, Rabu 27 Agustus diyakini tidak hanya sekadar membicarakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pertemuan ini juga dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mencairkan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ujungnya, SBY dapat mengizinkan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-JK.

"Itu bagian dari komunikasi politik untuk mencairkan suasana penting itu. Termasuk ada tidak komunikasi antara SBY dan Mega. Itu tembok tebal yang menghalangi Demokrat untuk bisa bergabung dengan Jokowi. Kalau Jokowi dengan SBY setahu saya baik, tapi dengan ibu Mega ada jarak," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Selengkapnya: Pertemuan Jokowi di Bali Bisa Jebol Tembok Besar SBY-Mega


4. SBY: Jika Jokowi Desak Naikkan Harga BBM, Saya Siap Respons
 
Dari Dili, Timor Leste, Presiden SBY beranjak ke Bali untuk menghadiri pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi malam ini.

Materi pembicaraan keduanya hingga kini masih misteri. Namun beberapa pihak menilai, Jokowi akan mendesak SBY agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lalu apa kata SBY?

Selengkapnya: SBY: Jika Jokowi Desak Naikkan Harga BBM, Saya Siap Respons

5. Tim Prabowo Minta Rekomendasi Komnas HAM Diberikan ke SBY

Upaya kepolisian membubarkan massa pendukung Prabowo-Hatta saat sidang gugatan Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014 dinilai berlebihan. Karena itu, kubu Prabowo-Hatta mendesak Presiden SBY mencopot Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

Juru bicara Tim Perjuangan Merah Putih Andre Roside mengaku, sudah melaporkan berbagai macam kecurigaan terkait adanya pelanggaran kepada Komnas HAM. Laporan itu juga langsung direspons dengan baik oleh Komnas HAM.

Selengkapnya: Tim Prabowo Minta Rekomendasi Komnas HAM Diberikan ke SBY