Top 5 Indonesia Baru: Dari Harga BBM Hingga Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Berita tentang rencana kenaikan harga BBM terus mengemuka dan menjadi pembicaraan publik. Tak urung, kendati presiden terpilih Joko Widodo sudah memastikan rencana kenaikan harga BBM, pro dan kontra tetap berlanjut. Topik ini menjadi berita yang paling disorot sepanjang Sabtu kemarin.

Disusul oleh pemberitaan tentang susuan Kabinet Jokowi-JK. Tidak hanya terkait nama-nama yang kemungkinan masuk dalam daftar, tapi juga menyangkut jumlah kementerian, asal menteri, ada atau tidaknya kementerian baru serta penghapusan posisi menteri koordinator.

Berikut berita-berita yang masuk dalam Top 5 Indonesia Baru:

1. Alasan SBY Tak Naikkan BBM di Akhir Pemerintahan Versi Demokrat

Presiden SBY menolak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum masa jabatannya berakhir. Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo pun membeberkan alasannya. Menurut Ikhsan, di masa pemerintahan SBY sudah terjadi kenaikan 2 item. Sehingga bila BBM dinaikkan juga akan membebankan masyarakat.

"Sudah dinaikkan tarif dasar listrik, lalu ada rencana menaikkan harga elpiji 12 kg, dan itu jadi beban bagi masyarakat (kalau BBM naik juga)," jelas Ikhsan di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Selengkapnya: Alasan SBY Tak Naikkan BBM di Akhir Pemerintahan Versi Demokrat

2. Setuju BBM Naik, PDIP Tunduk pada Harga Pasar?

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi memberi sinyal bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Niatan ini pun disambut positif oleh PDIP, partai pengusung pasangan Jokowi-JK yang kerap menolak kenaikan harga BBM.

Pengamat politik ekonomi Ichsanoddin Noorsy menilai, perubahan sikap PDIP yang semula menolak kemudian mendukung kenaikan BBM, menyalahi konstitusi, tepatnya UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-3.

"PDIP sering bilang, yang dapat mendiktenya adalah konstitusi. Dan ini jadi tantangan PDIP untuk membuktikannya," ujar Ichsanuddin di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Selengkapnya: Setuju BBM Naik, PDIP Tunduk pada Harga Pasar?

3. Wasekjen: Meski Dukung Prabowo, Golkar Tak Anti Jokowi-JK

Partai Golkar kukuh untuk terus berada dalam Koalisi Merah Putih, meski pasangan capres dan cawapres usungannya, Prabowo-Hatta gagal memenangkan laga Pilpres 2014. Namun begitu, mereka mengaku tak anti Jokowi-JK. Wakil Sekjen (wasekjen) Partai Golkar Hary Azhar Aziz menyatakan, tidak akan anti pada semua kebijakan Jokowi-JK.

Terkait niat Jokowi menaikkan BBM, partai berlambang pohon beringin itu pun kemungkinan besar mendukung. "Koalisi permanen bukan anti Jokowi-JK. JK itu Golkar juga. Apa yang disampaikan Jokowi (wacana menaikkan BBM) rasional, ya kita dukung," ujar Harry di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Selengkapnya: Wasekjen: Meski Dukung Prabowo, Golkar Tak Anti Jokowi


04. Mengintip Jumlah Menteri Kabinet Jokowi-JK

Jumlah menteri yang duduk di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang tak akan lebih dari 34 menteri. Hal ini sama seperti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014.

"Jumlah menteri yang akan membantu pemerintahan Jokowi-JK tidak akan lebih dari 34, dan ini sesuai janjinya untuk merampingkan birokrasi," kata salah seorang tim anggota penyusunan Kabinet Jokowi-JK, Sofian Effendi di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (30/8/2014).

Selengkapnya: Mengintip Jumlah Menteri Kabinet Jokowi-JK

05. Jokowi-JK Diusulkan Hapus Posisi Menko di Kabinet

Jelang pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), usulan untuk penghapusan menteri koordinator (menko) dalam kabinet mengemuka. Ini dimaksudkan agar peran wakil presiden nanti lebih luas.

"Untuk menko-menko itu dihapuskan karena kementerian koordinator tidak efektif selama ini. Kalau menko dihapus, biar wapres yang jalankan tugas menko. Wapres yang akan jadi menko," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (30/4/2014).

Selengkapnya: Jokowi-JK Diusulkan Hapus Posisi Menko di Kabinet