Kontras Akan Serahkan Nama-nama yang Terlibat HAM ke Tim Transisi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bertemu Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membahas kriteria menteri bebas kasus hak asasi manusia (HAM). Kontras juga sedang menggodok sejumlah nama yang harus diwaspadai karena dugaan terlibat HAM.

"(Nama) Belum. Sudah dikerjakan, tetapi belum final dan belum kita keluarkan," kata Direktur Eksekutif Kontras Haris Azhar di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Haris mengatakan, kasus pelanggaran HAM ada yang dianggap bertanggung jawab dan tidak. Bentuk keterlibatan pun macam-macam. Sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan nama lebih lengkap terkait kepentingan untuk menteri kabinet Jokowi-JK.

"Saya pikir pertama kriterianya dulu. Kami sudah sebut beberapa nama, tetapi kriterianya juga penting. Karena ini jadi semacam filter ke depan. Siapa pun yang tidak lolos kriteria ini, otomatis tidak bisa diteruskan," tegas Haris.

Haris berharap, semua orang yang terlibat kasus HAM masa lalu segera ditindak tegas, tanpa pandang bulu. "Siapa pun ya. Kalau saya sebut namanya, nggak cukup nanti sampai jam 7 malam."

"Semua, segala macem. Semua (kasus), Talang Sari, penculikan, kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi, Wamena Wasior, penembakan misterius, harus diselesaikan. Semuanya prioritas, makanya kita minta ada komite yang bekerja membantu Jokowi di Komnas HAM dan di Jaksa Agung," tandas Haris.

Belakangan ini, beberapa nama calon menteri yang diusulkan dalam pemerintahan Jokowi-JK disebut-sebut ada yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Maka itu beberapa aktivis HAM meminta Jokowi-JK agar tidak memasukkan ke dalam menteri kabinetnya. (Ans)