Sukses

Puan Maharani: PDIP Tidak Pernah Bahas Penjualan Pesawat Presiden

Puan menegaskan pihaknya tak membahas rencana penjualan pesawat kepresidenan itu karena sedang fokus pada hal-hal yang lebih penting.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPR, Puan Maharani menegaskan wacana penjualan pesawat kepresidenan hanya pemikiran dan penyataan pribadi dari Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait. Menurut dia, hingga kini ide tersebut tak pernah sedikitpun dibahas dalam internal partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Itu menurut saya sikap atau pernyataan pribadinya Pak Ara (Maruarar), karena dari fraksi atau pun partai tidak pernah mendiskusikan atau membahas hal tersebut," ucap Puan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).

Perihal pesawat kepresidenan, lanjut Puan, sudah selesai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena pembelian pesawat itu dilakukan dalam pemerintahan SBY, sehingga sudah resmi menjadi milik negara.

Puan menegaskan pihaknya tak membahas rencana itu karena sedang fokus pada hal-hal yang lebih penting. Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dibahas karena lebih berkaitan dengan hal yang lebih besar dalam membangun bangsa.

"Jadi saya juga minta kepada masyarakat, kalau kemudian membaca wacana atau pernyataan dari siapa pun yang menyatakan dirinya siapa, selama itu bukan pernyataan resmi nggak perlu juga kita menanggapi hal itu," jelas Puan.

Sebelumnya, politisi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, sebagai langkah penghematan dan efisiensi anggaran negara, pemerintahan Jokowi-JK dinilai perlu untuk menjual pesawat kepresidenan yang baru saja dibeli pada masa pemerintahan Presiden SBY.

"Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien," ujarnya di Jakarta, Senin 1 September 2014.

Maurarar menjelaskan, langkah efisiensi ini memang harus dicontohkan oleh seorang pemimpin. Dengan begitu diharapkan pejabat di bawahnya juga akan ikut mencontoh langkah efisiensi tersebut seperti dengan tidak menggunakan penerbangan kelas utama saat melakukan perjalanan dinas.

"Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Kemudian juga protokoler dikurangi dan ini memberi contoh. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana," tukas dia.