Dicari Oknum Tim Transisi yang Nyelonong ke Menteri SBY

Liputan6.com, Jakarta - Tim Transisi sempat disibukkan dengan munculnya tim gadungan yang 'nyelonong' masuk ke kantor kementerian teknis untuk melakukan komunikasi. Tapi, sampai saat ini belum diketahui siapa oknum yang menamakan diri Tim Transisi Jokowi-JK itu.

Oleh karena itu, Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto meminta siapa pun yang mengetahui keberadaan tim transisi gadungan untuk segera melaporkan kepada pihak Rumah Transisi.

"Kalau ada yang tahu silakan laporkan ke saya karena sampai sekarang saya tidak tahu siapa oknumnya," kata Andi di Rumah Transisi, Jakarta,
Senin (8/9/2014).

Dia menjelaskan, seluruh deputi sudah berkumpul dan mencari tahu siapa pelakunya. Tapi sampai sekarang belum juga ada laporan termasuk dari kementerian yang didatangi tim transisi gadungan itu.

"Kami sudah kumpul deputi-deputi bertanya juga dengan pokja tidak ada yang melaporkan itu. Jadi pada rekan-rekan pers yang tahu, dari lembaga kementerian ada yang mengetahui itu silakan laporkan ke kami untuk kami lakukan tindakan," ungkap Andi.

Andi juga tidak bisa memastikan apakah tim gadungan ini memang ada atau hanya isu yang sengaja diembuskan. Namun menurut dia, hal itu tidak Tim Transisi Jokowi-JK mengganggu komunikasi dengan pemerintah SBY.

"Nggak malah sangat lancar. Dalam 3 hari ketemu Mensesneg, Menkopolhukan. Besok Pak Sudi Silalahi, Rabu Menko Perekonomian. Setelah itu kami bertemu menteri-menteri," ujar Andi.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa tidak akan ada tim gadungan yang dapat betemu dengan menteri SBY. Sebab, mekanisme pertemuannya sudah sangat jelas.

"Misalnya, ke kementerian polhukam tidak mungkin berinteraksi dengan menteri kalau tidak didahului interaksi antara kami kepala staf dan deputi dengan menko atau dengan mensesneg. Jadi menterinya tinggal nanya aja. Jadi mekanismenya apa itu mekanisme surat formal atau SMS itu mudah dicek. Jadi tanpa ada koordinasi dari menko mensesneg kepala staf kantor transisi jangan diterima. Sesederhana itu," tandas Andi.

Sebelumnya, saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014, Presiden SBY menganggap keliru jika ada yang meminta jajaran di dalam kabinetnya untuk bertemu dan membahas kebijakan yang tengah diambil oleh pemerintahannya.

"Saya beberapa saat lalu mendapat pesan dari SMS, bukan hanya jajaran pemerintahan, melainkan juga di luar, kalau (bahwa), 'Pak, saya diundang oleh tim untuk membahas A, B, C, D'. Saya bilang, itu tidak tepat. Mengundang membahas soal apa yang masih dalam tanggung jawab saya, apalagi mengkritisi atau mengubah ini-itu, ya saya bilang kurang tepat," keluh SBY