Pengamat: Jokowi Akan Hadapi Tantangan Tirani Parlemen

Liputan6.com, Jakarta - Seperti proses penetapannya sebagai Presiden terpilih, Jokowi diperkirakan akan menghadapi tantangan politik yang berusaha menghambat dan membendung pemerintahannya nanti. Salah satunya adalah tirani parlemen. Hal ini diungkapkan pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi.

"Tantangan-tantangan itu lahir dari ambisi politik yang mencoba membangun sebuah sistem yang kontradiksi terhadap amanah dan mandat konstitusi sistem presidensial, yaitu munculnya tendensi tirani parlemen," ujar Airlangga dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Selasa, (9/9/2014).

‎Tirani parlemen, kata Airlangga, dapat terlihat seperti pada upaya merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD seperti yang berlangsung saat ini.

"Kita tahu banyak persoalan yang muncul di mana parlemen tidak lagi menjadi sebuah lembaga politik yang transparan dalam hal kebijakan publik," kata Airlangga.

Terkait pilkada, Airlangga mengatakan, "padahal Pilkada secara langsung berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin organik dari bawah, yang kredibel, dan dicintai rakyat. Jika dikembalikan dipilih DPRD, akan lahir kembali transaksi-transaksi politik elit. Di mana elit-elit tidak akan lagi mendengar aspirasi rakyat."

Airlangga berharap, selama lima tahun menjalani pemerintahannya nanti, Jokowi tidak direpotkan oleh pihak manapun yang masih tidak rela menerima kepemimpinan Jokowi. ‎

"Kami berharap, tantangan Jokowi ke depan adalah membangun sistem presidensial yang efektif, di mana tidak lagi terjebak persoalan-persoalan yang diciptakan tirani parlemen ini," ucap Airlangga.

Dia menyarankan, agar pemerintahan Jokowi-JK dapat bekerja dengan baik, masyarakat sipil dan para relawannya diminta membantu Jokowi. Terlebih Jokowi selama beberapa kali secara terang-terangan meminta bantuan kepada para relawannya, untuk ikut membangun kepemimpinan presidensil yang efektif agar tidak berdasarkan transaksi politik.

Sementara itu, ‎Koordinator Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan Dimas Oky Nugroho mengatakan yakin, Jokowi akan menerapkan sebuah pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif. Hal itu ditunjukkan dengan prosesi pemerintahan transisi yang dilalui oleh Jokowi-JK. Selama ini, Jokowi mempertahankan hak prerogatifnya untuk membentuk pemerintahannya mendatang.

"‎Sesuai mandat konstitusi, kita hendak membangun sistem presidensial yang dipimpin oleh Presiden kuat. Bukan hanya karakternya, tapi sistemnya, yang mampu kemudian menjamin agenda-agenda perubahan pro-rakyat itu terealisasi,‎" ujar Dimas

‎Dimas meminta seluruh elemen bangsa turut memperkuat lembaga kepresidenan, sehingga agenda pembangunan pemerintahan Jokowi-JK bisa segera terwujud.

‎"Dalam UU kita menganut presidensial, tapi sayang Presiden 10 tahun terakhir tidak mengoptimalkan otoritas yang diberikan itu. Kami mendukung penuh terwujudnya sistem presidensial sejati di Indonesia, di era pemerintahan Jokowi," ucap Dimas.

‎Menurutnya, karena Jokowi dipilih rakyat, maka mandat rakyat dan mandat konstitusi ada di tangan Jokowi. Karena itu, seluruh rakyat Indonesia, termasuk elit-elit politik yang ada  harus memahami dan menghormati fatsun demokrasi yang paling mendasar ini. (Ein)