Tunggangan Mewah Pembantu Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri dan pejabat setingkat dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK akan menggunakan mobil dinas buatan Mercedes Benz. Mereka tak lagi menggunakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon seperti masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemarin saya dengar dari Sekretaris Negara untuk mobil dinas pemerintah yang akan datang bukan Toyota lagi. Jadi pakai Mercy (Mercedes Benz)," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa 9 September 2014.

Menurut Hidayat, ada beberapa alasan dibalik penggunaan Mercy dibandingkan mobil jenis sedan yang dikeluarkan produsen asal Jepang itu. Salah satunya, Toyota belum diproduksi di Indonesia dan masih harus impor dari Thailand. Harganya, lebih mahal.

Sedangkan produk sedan keluaran Mercedes Benz sudah dibuat di Indonesia dengan kualitas yang sama dan harganya bisa lebih murah. "Itu dibikin di Indonesia dan lebih murah. 1 unit bisa ratusan juta lebih murah. Untuk networking dan spare part dia sudah siap," kata dia.

Selain itu, dengan tidak lagi menggunakan sedan buat Toyota diharapkan juga mampu mengurangi impor produk otomotif ke Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri juga mengatakan, harga mobil Mercy lebih murah ketimbang dengan mobil Toyota karena diproduksi di Indonesia. Hal itu sama dengan mobil pabrikan Eropa lainnya seperti BMW.

"Kalau itu sih gampang, cek saja toko mobil. Mercy, BMW kan sudah dibikin Indonesia harusnya lebih murah mestinya," ujar dia.

Seperti yang dikutip dari situs setneg.go.id, PT Mercedes Benz Indonesia ditetapkan sebagai pemenang pelelangan umum pekerjaan Pengadaan Kendaraan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, Kendaraan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Tahun Anggaran 2014 dengan harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga sebesar Rp 91.994.000.000. Mercedes memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga

Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM), Suparno Djasmin, menyatakan pemerintah tentu memillki kriteria tertentu soal mobil dinas menteri.

Dia mengatakan, PT TAM berpartisipasi dengan mengajukan sedan saloon, Crown, untuk menunjang tugas dinas anggota kabinet Jokowi. Namun akhirnya, pemerintah lebih memilih mobil bercita rasa Eropa ketimbang Asia.

Jokowi Tak Setuju

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan pembelian puluhan mobil Mercy bagi para menterinya itu. Jokowi bahkan mengaku sejak awal sudah tidak sepakat dengan rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg nggak usah beli, pakai yang lama. Saya kan ditelepon, saya beri tahu nggak usah saja, biar pakai yang lama," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 9 September.

Jokowi mengaku menolak pembelian tersebut dengan alasan penghematan anggaran. Menurutnya, kondisi mobil menteri saat ini masih cukup baik dan layak bagi pejabat setingkat menteri. "Ya, tentu alasannya efisiensi dong," ucap Jokowi.

Namun, bila pembelian mobil tersebut tidak bisa dibatalkan, Jokowi mengaku tak bisa berbuat banyak, lantaran pengadaan mobil baru itu dibuat saat pemerintahan sebelumnya.

Bila menolak pembelian mobil-mobil tersebut, lalu apa yang akan dilakukan Jokowi terhadap mobil-mobil tersebut? Jokowi mengaku belum mengetahuinya. "Ya, nggak tahu, lihat saja nanti," ucapnya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, pengadaan mobil tersebut sudah sesuai prosedur. Karena itu,dia tak mempermasalahkan jika menteri dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK tak menggunakan mobil yang disediakan.

"Itu kewajiban kita (pengadaan mobil). Kalau mereka tidak pakai ya silakan," ujar Sudi Silalahi.

Sudi mengatakan, selain harganya lebih murah dan dirakit di dalam negeri, mobil ini juga bebas biaya perawatan hingga 5 tahun.

"Tipenya saya nggak hapal, tapi yang jelas itu yang termurah. Sekali lagi itu produk dalam negeri. Jadi itulah yang membuat mereka menang tender. Dan kualitasnya juga, jaminan pemeliharaan," terang Sudi.

Sudi mengatakan, pengadaan mobil ini bukan soal urusan mendapat mobil baru. Melainkan karena ketentuan yang berlaku bahwa mobil bagi pejabat negara hanya digunakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan pengadaan mobil dinas jenis Mercy bagi para menteri kabinet Jokowi-JK, adalah kebijakan dari pemerintahan Presiden SBY yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Sebagaimana kita ketahui, kami kan tidak ingin mengintervensi suatu proses yang berjalan saat ini. Seluruh kebijakan pemerintahan adalah berada di bawah kewenangan seluruhnya Presiden SBY," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 9 September.

Meskipun punya pendapat lain tentang kebijakan ke depan, Hasto berujar, pihaknya tetap akan menghormati semua keputusan yang keluar dari pemerintahan saat ini. "Hal yang terjadi saat ini menjadi sepenuhnya kewenangan SBY terkait pengadaan mobil tersebut," tandas Hasto.

Susunan Menteri Kabinet Jokowi-JK

Sementara itu, Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan dan bentuk kabinet pemerintahannya pada 15 September 2014. Pada tanggal tersebut, dia juga akan menentukan berapa jumlah jajaran menteri pada kabinetnya nanti.

Karena waktu yang semakin dekat, Jokowi mengaku saat ini terus melakukan pembicaraan intensif dengan para ketua partai koalisi membahas mengenai pembentukan dan komposisi menteri di kabinet. "Ya kita terus ketemu. Saya ketemu Bu Mega, Pak Muhaimin dan Pak Surya Paloh," ujarnya.

Jokowi mengisyaratkan, jumlah kabinetnya nanti tak berbeda dengan yang saat ini, yakni 34 kementerian.

Sementara itu, Lembaga riset Indo Strategi mengusulkan Kementerian koordinator dihapus. Sebab, kementerian ini dianggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah anggaran Negara.

Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo mengatakan, keberadaan kementerian koordinator seringkali menjadi lahan politik bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi. Karena itu, di masa mendatang diusulkan tak boleh lagi ada kementerian koordinator di pemerintahan Jokowi-JK.

Indo Strategi juga menggelar riset terkait desain Kabinet 2014-2019. Riset ini menggunakan metode penggalian data berupa biografi tokoh potensial yang muncul di publik, wawancara 30 pakar dari berbagai bidang, dan focus group discussion 3 kali dengan para pakar dan meta analisa data. Hasilnya, ada perampingan kabinet yang terdiri dari 25 kementerian.

Di antara nama-nama yang bermunculan, Rokhmin Dahuri diusulkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Rokhmin adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Sukarnoputri. (Ali)