Tantangan Berat Jokowi soal Energi Menurut Batan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) telah mengajukan anggaran untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Serpong, Tangerang kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Anggaran senilai Rp 1,6 triliun tersebut diajukan melalui APBN 2015.

"Kalau dikasih Rp 1,6 triliun, ke Pak Jokowi kita baru ajuin. Tentu skema APBN, seperti biasa, diajukan oleh pemerintah. Jadi tahapan kita ajuin ke pemerintah, setelah itu dijadikan program, diputuskan DPR," ujar Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto di Bogor, Jumat (12/9/2014) malam.

Djarot menjelaskan, rencananya pembangunan PLTN tersebut untuk mengurangi ketergantungan listrik kepada PLN yang merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK.

"Tantangan berat pemerintah yang baru, kesatu berhati-hati terhadap krisis energi, kedua untuk tidak terus-terusan memanfaatkan PLN," ujar dia.

Soal desain dan peralatan untuk PLTN ini, lanjut Djarot, pihaknya masih mempertimbangkan antara membeli kepada asing atau membuat sendiri.

"PLTN Serpong, apakah desain kita atau dari luar? Masih kita pikirkan, budget, dan lain-lain. Temen-temen bilang pakai bangsa sendiri, ada yang bilang sudah beli aja, sudah terbukti di negara lain."

Terkait pro kontra terhadap nuklir, Djarot berpendapat, hal itu merupakan hal yang biasa. "Kalau di seluruh dunia pro kontra hal yang wajar, tidak ada yang semuanya pro. PTLN ada atau tidak Batan akan tetap hidup."

"Nuklir bukan teknologi baru. Di Amerika dan lainnya, Fukusima kemarin tak ada korban jiwa. Ini pelajaran, carilah lokasi yang bebas gempa dan tsunami, gunakan teknologi termutakhir, sehingga saling percaya dengan masyarakat," sambung dia.

Selain itu, Kepala Batan mengaku tidak khawatir soal Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang ahli dalam hal nuklir. Menurut dia, regenerasi akan dilakukan.

"SDM kita memang sudah cukup tua, makin tua cepat pensiun, kalau dikatakan siap-siap, Pak BJ Habibie dulu banyak kirim tenaga kita ke luar negeri. Itu bisa direkrut."

"Regenerasi, kalau PLTN butuh 8 sampai 10 dikelola pemerintah dan 2014 go nuclear, kita akan ada diklat transfer SDM, semua regenerasi," tandas Djarot.