Kaum Profesional Sambut Baik Komposisi Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi hari ini mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya. Dari 34 pos kementerian nantinya akan diisi oleh kalangan profesional, 18 orang berasal dari profesional murni dan 16 profesional partai politik.

Rektor Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Prof Dr Lijan Sinambela menyambut baik ide dan konsep yang disampaikan Presiden terpilih Jokowi bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla dengan komposisi 60% menteri berasal dari kalangan profesional murni, dan 40% dari profesional parpol.

"Sambut baik, dengan konsep kabinet yang diambil dari kalangan profesional baik dari profesional murni dan profesional parpol," kata Prof Dr Lijan P Sinamberla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014).

Ia berharap dengan konsep zaken kabinet yang terdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya semua terakomodir. " Diharapkan sesuai janjinya membentuk zaken kabinet sehingga biar langsung kerja," ungkap dia.

Dari 34 kementerian yang ada, Lijan lebih menyoroti di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang mana pengentasan desa tertinggal dapat dilakukan dengan fokus pada pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

"Untuk perubahan itu harus dibekali dengan payung hukum, sehingga sah atau legal. Nah, sebaiknya Kementerian PDT itu dipimpin mereka berlatar belakang kalangan profesional murni. Agar PDT terbebas dari kepentingan politik, sehingga programnya tepat sasaran," tegas Lijan.

Sementara, tim ahli kampanye nasional pemenangan Jokowi-JK, Sihar Sitorus menambahkan yang mendesak untuk dilakukan oleh Kementerian PDT adalah membangun infrastruktur, kesehatan, jaringan komunikasi dan peningkatan kemampuan SDM.

"Infrastruktur menjadi penting karena akan menyambung wilayah terputus. Diharapkan infrastruktur yang ada itu by design, di mana masyarakat dapat mobile," ungkap Sihar.

Sihar yang digadang-gadang masuk dalam bursa Kementerian PDT dari kaum profesional murni itu mengaku mampu mengasah setiap potensi di seluruh Indonesia dari tidak produktif menjadi produktif. "ini yang sekarang dibutuhkan," ungkap dia.

Pengusaha Agrobisnis itu menilai permasalahan yang terjadi di desa tertinggal yakni infrastruktur. Namun yang lebih penting yakni kementerian PDT itu sendiri yang tak dapat melakukan banyak hal. Hal itu dikarenakan minimnya anggaran yang ada saat ini hanya Rp 2,8 triliun.

"Setelah dipotong gaji. Lalu, kita lihat ada 183 kabupaten dengan alokasi Rp 10 miliar maka sudah Rp 1,8 triliun, dengan rincian Rp 1 miliar per satu kabupaten dibagi sekian desa. Nggak bisa apa-apa dong, mau bikin jembatan tidak bisa," ujar anggota Komite Eksekutif PSSI ini.

Meski demikian, dia berkeyakinan masih ada upaya lain untuk mengatasi daerah tertinggal yakni menyadarkan masyarakat bahwa di daerahnya masing-masing memiliki potensi yang bisa diolah.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito mengatakan dalam segi jumlah tidak ada perubahan atau dengan kata lain kabinet Jokowi-JK hanyalah kabinet baru rasa lama. Artinya jumlahnya sama dengan jumlah menteri masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya, dalam segi jumlah terlihat kabinet baru rasa lama," kata Arie saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin malam.