Kawal Menteri Menilai Figur Menteri Pertaruhan Pertama Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Pada Senin 15 September 2014 sekitar pukul 18.30 WIB, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengumumkan intisari struktur atau postur kabinet pemerintahan periode 2014-2019.

Tim Kawal Menteri pun menanggapi pengumuman tersebut sebagai berpotensi mengecewakan dan dapat menjadi penyebab berakhirnya bulan madu Jokowi-JK dengan publik jauh sebelum kabinet dilantik pada Oktober mendatang.

Publik berpotensi kecewa terhadap pengumuman tersebut karena Jokowi-JK nyata-nyata telah melanggar janjinya selama masa kampanye bahwa kementerian akan diisi oleh orang-orang yang kredibel atau profesional, bukan diisi oleh personel hasil bagi-bagi kursi partai koalisi," demikian Diding Sakri dari Kawal Menteri dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (16/9/2014) malam.

Dalam pengumuman postur kabinet, Jokowi menyebutkan bahwa 16 dari 34 kursi menteri akan diisi oleh orang partai. Kawal Menteri pun menanggapi soal calon menteri dari profesional partai.

"Bagaimanapun hal ini adalah tindakan bagi-bagi kursi paling tidak kepada 4 partai koalisi pengusung Jokowi-JK, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Bahkan bisa saja ada tambahan partai yang mendapatkan kursi menteri ini jika situasi politik berkembang misalnya PPP atau bahkan Golkar," papar Diding Sakri.

Menurut Diding, terkesan angka 18 untuk menteri yang berasal dari profesional berbanding 16 untuk menteri yang berasal dari parpol muncul begitu saja secara arbitrer.

"Karena dalam pers rilisnya Jokowi-JK tidak menjelaskan argumen komposisi tersebut. Patut diduga bahwa angka itu dipasang untuk memberikan kesan bahwa kelompok profesional murni masih berjumlah lebih banyak daripada yang berasal dari parpol," imbuh Diding.

Ia pun menyayangkan bahwa Jokowi-JK malah memperkenalkan istilah yang ambigu dan bisa menimbulkan salah tafsir bagi publik yaitu istilah profesional partai atau kalangan profesional yang berasal dari partai.

Hal ini menurut Diding, cukup ambigu karena pada kenyataannya logika seorang profesional dalam berbagai bidang misalnya perindustrian, agraria, dan lain sebagainya pada praktiknya berbeda dengan logika seorang politisi partai.

"Pada titik tertentu, perbedaan itu akan muncul dan dikhawatirkan loyalitas seorang menteri kepada parpolnya akan mengalahkan loyalitasnya kepada profesi yang digeluti. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagaimana kita saksikan dalam sepuluh tahun terakhir akrobat politik para menteri yang berasal dari parpol peserta koalisi pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," urai Diding.

Lebih jauh Diding menilai, usai pengumuman kisi-kisi kabinet ini, Kawal Menteri percaya bahwa publik akan menunggu-nunggu siapa figur yang akan mengisi 34 pos kementerian tersebut. Profesionalitas dan kredibilitas para menteri yang akan dipilih nantinya akan sangat menentukan apakah kekecewaan publik akan makin mendalam atau terobati.

Menurut Kawal Menteri, lanjut Diding, publik sebenarnya lebih menyukai menteri berasal dari kalangan profesional murni sebagaimana ditunjukkan oleh polling yang diselenggarakan di www.kawalmenteri.org. Dari 250 nama yang diajukan publik di website tersebut 99 persen berasal dari kalangan profesional murni yang telah berprestasi di dalam dan luar negeri."

Dengan diumumkannya kisi-kisi struktur kabinet nanti, Kawal Menteri semakin yakin bahwa ke depannya pengawasan dan evaluasi masyarakat terhadap kabinet Jokowi-JK semakin diperlukan.

Untuk itu, masih menurut Diding, Kawal Menteri akan terus berkomitmen mengawalnya sampai dengan tahun 2019 melalui format lanjutan www.kawalmenteri.org. atau disebut sebagai KM2.0 yang nantinya akan memiliki lima fitur pengawalan terhadap kinerja para menteri dan  dirilis setiap tiga bulan bersamaan dengan evaluasi tiga bulanan yang dilakukan oleh Presiden. (Yus)