LSI Nilai Postur Kabinet Jokowi Buah Kompromi Politik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah mengumumkan postur kabinet yang akan menjalankan program kerja pada pemerintahan mendatang. Setidaknya terdapat 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, postur kabinet yang telah disampaikan Jokowi-JK itu merupakan sebuah wujud kompromi politik yang dilakukan tanpa mengubah gagasan awal terkait kabinet profesional.

"Jokowi sudah berulang kali menginginkan kabinet profesional. Tapi politik adalah seni berkompromi, dan ini wujud kompromi beliau, tanpa mengubah gagasan awalnya (mengenai kabinet profesional)," ujar Ardian Sopa di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9/2014).

Dengan adanya postur kabinet demikian, Ardian menilai pemerintahan Jokowi-JK saat ini sudah mulai menemui benturan-benturan politik yang harus diselesaikan dengan cara berkompromi.

"Misalkan ada aturan menteri tidak boleh ketua umum partai politik, bisa saja nanti diganti menjadi ketua pembina. Nah, kompromi-kompromi seperti itu yang bisa terus berlanjut," pungkas Ardian Sopa.

Jokowi sebelumnya menegaskan, 16 kursi menteri yang diberikan kepada partai politik, bukanlah praktik bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukungnya. Apa yang ia lakukan dalam penyusunan struktur kabinet berbeda dengan praktik bagi-bagi kursi menteri.

"Kalau ini kan kriteria dulu (yang disusun). Baru kemudian partai politik nyetor mau ajukan berapa? 100, mau 50, mau 25? Bisa semua," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
‎
Sedangkan, bagi-bagi kursi terjadi bila dia memberikan jatah kursi menteri kepada tiap partai pengusungnya tanpa adanya kriteria yang diberikan.
‎
"Kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu, belum berangkat sudah saya kasih, saya beri 3 kursi, saya beri 4 menteri, saya beri menteri utama, itu namanya bagi-bagi kursi," tandas Jokowi. (Yus)