Sukses

Alasan Jokowi Pilih Menteri Keuangan dari Profesional Murni

Jokowi menyatakan, ada 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Jokowi menyatakan, ada 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa jabatannya 5 tahun mendatang. Dari 34 kementerian, sebanyak 18 Kementerian menurut Jokowi akan dipimpin oleh menteri dari kalangan profesional murni dan 16 lainnya dari profesional partai politik.

Dari 18 Kementerian yang dipimpin oleh menteri profesional, salah satunya yaitu kementerian Keuangan. Jokowi beralasan pemilihan menteri keuangan dari kaum profesional murni dikarenakan kementerian tersebut membutuhkan sosok yang memahami betul kondisi keuangan dan perekonomian Indonesia.

"Ya memang, di situ butuh menteri yang betul-betul mengerti manajemen keuangan. Bagaimana mengelola keuangan negara yang baik, mengelola penerimaan, sehingga target-target dari pajak atau cukai terpenuhi," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Tidak hanya itu, sosok menteri Jokowi juga harus orang yang tidak mempunyai kepentingan politik dan mempunyai pengalaman dalam mengelola keuangan negara. Pengalaman tersebut menurutnya menjadi dasar agar pemerintahannya nanti dapat mengelola anggaran belanja negara.

"Kemudian mengelola pembelanjaan, agar setiap pmbelanjaan yang dilakukan negara tepat sasaran," kata dia.

Selain menteri keuangan, Jokowi juga menyebut beberapa kementerian yang akan dipimpin oleh kaum profesional murni. "Untuk profesional, ada Keuangan, BUMN, ESDM, terus...," ujar Jokowi saat mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi beberapa hari lalu.

Saat Jokowi belum selesai bicara, Jusuf Kalla yang berada di samping kemudian memotong, "Pertanian," celetuk JK.

Jokowi juga menjelaskan, dari 34 menteri tersebut, 3 di antaranya adalah Menteri Koordinator (Menko). Wakil Menteri kemungkinan akan ditempatkan hanya untuk Kementerian yang dianggap sangat membutuhkan.

"Wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita mungkin masih diperlukan adalah Kementerian Luar Negeri," tandas Jokowi. (Riz)