Jokowi Dukung Pemilu e-Voting Digelar 2019

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meyakini, sistem pemungutan suara elektronik atau e-Voting bisa diberlakukan pada Pemilu 2019. Jokowi yakin, dengan diselenggarakannya sistem tersebut dapat menghindari berbagai permasalahan yang saat ini terjadi dalam sistem pemilu manual.

"Ya kalau memungkinkan, itu memang bagus. Semua yang berkaitan dengan elektronik itu bagus," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (19/9/2014).

Jokowi juga menilai, pelaksanaan e-voting pada Pemilu 2019 dapat menekan biaya Pemilu menjadi lebih efisien. Karena itu, ia mengharapkan bila sistem tersebut telah siap dan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera melakukan sosialisasi terhadap sistem tersebut.

Menurutnya, bentuk sosialisasi dapat dilakukan pada pemilihan-pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan sebelum Pemilu 2019.

"Kan harus dibangun juga. Apakah masyarakat bisa percaya dengan sistem itu?" ujar Jokowi.‎

Pemilu Lebih Hemat

‎Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pernah mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada masa mendatang sudah beralih menggunakan elektronik. Peralihan dari sistem Pemilu konvensional ini bisa menghemat anggaran hingga 75%.

Kepala BPPTK, Marzan A Iskandar, menyatakan usulan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu ini sudah pernah diutarakan kepada pemerintah. "Usulan kita sementara ini hanya bisa diterima, namun belum bisa direalisasikan," kata dia, Selasa 5 Maret 2013.

BPPT menyontohkan jika Pemilu konvensional membutuhkan dana Rp 1 triliun, maka penerapan teknologi pada even 5 tahunan ini cukup menganggarkan dana sebesar Rp 250 miliar.

Marzan mengakui, usulan penggunaan teknologi dalam Pemilu memang bukan perkara mudah. Pemerintah setidaknya harus mengubah undang-undang tentang Pemilu terlebih dahulu. Tak hanya itu, pemerintah dan BPPT membutuhkan waktu untuk menyelenggarakan Pemilu secara elektronik dengan sukses.

Namun, dia menjelaskan, dengan telah berlakunya kartu tanda pengenal (KTP) elektronik, upaya untuk menggelar Pemilu menggunakan teknologi ini sudah menjadi keharusan. "Seperti Brazil yang sekarang ini sudah melakukan pemilu elektronik," tegasnya. BPPT berharap pada 2019 mendatang, Pemilu elektronik sudah bisa terealisasi. ‎ (Mut)