KMP 'Penguasa' DPR

Koalisi Merah Putih Permanen — Koalisi Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta - Tok... Begitu bunyi palu diketuk. Pimpinan Sidang Paripurna DPR Popong Otje Djundjunan menyatakan Setya Novanto yang merupakan Bendahara Umum Partai Golkar terpilih menjadi Ketua DPR.

Dalam menjalankan nakhoda kepemimpinan di DPR, Setya Novanto akan didampingi empat Wakil, yakni Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), Agus Hermanto (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Fahri Hamzah (Wakil Sekretaris Jenderal PKS).

Para pimpinan DPR itu adalah tokoh-tokoh dari anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu. Demokrat sempat bergabung Koalisi pengusun Prabowo-Hatta pada Pilpres, namun kini menyatakan sebagai partai penyeimbang.

Kelima orang itu terpilih berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur bahwa pimpinan DPR dipilih melalui sistem paket yang terdiri dari 5 partai.

Cara ini berbeda dengan sebelumnya, yang memberikan jatah pimpinan DPR kepada partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg). Seperti yang terjadi pada 2009 silam, di mana Ketua DPR diisi oleh Marzuki Alie selaku perwakilan Partai Demokrat yang memenangkan Pileg 2009.

Koalisi Merah Putih berjaya di DPR dengan jatah kursi pimpinan tersebut. Sebaliknya Koalisi Indonesia Hebat terancam tak kuat di forum wakil rakyat tersebut.

Koalisi Merah Putih (KMP) + Demokrat memegang 353 kursi, atau 63 persen dari 560 anggota DPR RI. Secara rinci yakni Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, PAN 49 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, ditambah Demokrat 61 kursi.

Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memiliki 207 kursi atau 37 persen kursi DPR. Secara rinci, yakni PDIP 109 kursi, PKB 47 kursi, Nasdem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi. Andai Partai Demokrat netral atau beralih ke Koalisi Indonesia Hebat, suaranya tetap kalah. Karena KMP 292 vs 268 KIH, 52,14 persen vs 47,86 persen.

Terkait hal itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seyogianya pimpinan DPR dipegang oleh partai pemenang Pemilu Legislatif, namun lantaran UU MD3 telah diketok, PDIP sebagai pemenang tak meraihnya.

"Ya ada dong, kan Partai pemenang, logikanya dan tradisi yang dulu pasti jadi ketua, yang sekarang ini logikanya jadi nggak masuk (karena UU MD3)," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

"Ya, logikanya lucu banget. Ya, lucu banget, masa yang menang jadi oposisi di parlemen?! kan lucu," imbuh Jokowi.

Lalu, apakah dengan penolakan tersebut, akan turut berimbas pada terhambatnya kinerja pemerintahannya mendatang? Jokowi mengaku belum melihat kemungkinan tersebut. Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tidak akan berupaya melakukan upaya lobi ke partai-partai di KMP agar bergabung dalam barisan pendukungnya.

"Ya kan belum (belum tahu apakah akan menghambat atau tidak)," ucap Jokowi.

Sementara itu, Fahri Hamzah selaku anggota Koalisi Merah Putih mengatakan, dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR dan ditolaknya judicial review Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak positif bagi pemerintahan Jokowi-JK serta Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

"Jadi dengan disahkannya UU Pilkada dan UU MD3 itu, dilihatnya harus positif, di mana akan menjadi check and balance bagi pemerintahan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).

Dia berujar, jika tidak seperti itu justru akan berdampak negatif bagi pemerintahan Jokowi-JK, karena jika parlemen dikuasai oleh kubu koalisi PDIP atau kubu pemerintah, tidak akan terjadi check and balance.

"Kalau semua keinginan PDIP itu terwujud, tidak akan ada kontrol bagi pemerintah. Nah, dengan Koalisi Merah Putih ini kuat di parlemen, maka baik dong untuk rakyat karena bisa menjadi kontrol pemerintah," ujar dia.

Karena itu, Fahri menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo tidak usah mempermasalahkan kekuatan pemerintah di parlemen dan fokus menjalankan pemerintahan sesuai dengan janji saat berkampanye.

"Janganlah takutkan KMP di parlemen, lebih baik Jokowi fokus saja bekerja. Realisasikan janji kampanyenya waktu pilpres, KMP dengan kekuatan yang besar di parlemen biar jadi penyeimbang," tegas Fahri.

Selain itu, Fahri juga menganjurkan PDIP untuk fokus membantu pemerintahan Jokowi-JK dan tidak perlu merayu partai-partai yang tergabung dalam KMP dengan menawarkan kursi di kabinet. "Saya menganjurkan agar PDIP fokus membantu pemerintahan. Jangan lagi obral-obral menteri," kata Fahri.

Dia menuturkan, pemerintahan Jokowi-JK harus fokus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk mengelola negara. Apalagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang mendapatkan ruang fiskal yang besar.

"Dia (Jokowi) harus berterima kasih kepada SBY yang memberikan ruang fiskal yang besar. Pemerintahan Jokowi akan gunakan APBN terbesar sepanjang sejarah," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Wajah Baru Anggota DPR

Wajah Sumringah Para Artis yang Lolos ke Senayan — Anggota DPR dari kalangan artis, Eko Patrio dan Krisna Mukti memperlihatkan jempolnya saat pelantikan anggota DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Sumpah itu telah diucapkan. Sebanyak 555 anggota DPR periode 2014-2019 berjanji memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Penampilan anggota Dewan saat pelantikan Rabu 1 Oktober 2014 menyedot perhatian. Sebut saja, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Titiek tampil cantik dengan kebaya yang didominasi warna merah muda. Kebaya itu milik mendiang ibundanya, Tien Soeharto.

"Ini kebaya ibu saya, karena nggak usah bikin lagi dan pas di badan saya. Saya memakai kebaya ini karena tahu ibu saya seneng kalau saya pakai ini," kata Titiek di Gedung DPR.

Politisi Partai Demokrat yang juga pesinetron, Venna Melinda, yang terpilih lagi menjadi anggota DPR juga terlihat cantik. Venna hadir dengan mengenakan kebaya yang dirancang ibundanya sendiri.

"Ini semua buatan mama, kain (bawahan) juga buatan mama, sanggul dan riasan dibantu mama, jadi nggak ada spesial, biasa saja," ujar Venna usai menghadiri pelantikan anggota DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Tidak mau kalah, Anggota DPR dari Partai Gerindra, Novita Wijayanti terlihat begitu cantik dengan balutan kebaya berwarna biru muda dengan variasi warna emas.

Selain adu cantik, Venna juga datang menunggangi mobil mewah Porsche seri Cayenne. Dia mengaku mobil bernopol B 1959 PJG itu mobil keluarganya.

Selain Vena, anggota DPR wanita lainnya, Fatmawati Rusdi juga hadir dengan mobil mewahnya, yakni Mercedes-Benz seri CLS 350.

Sementara itu, politisi PDIP Adian Napitupulu mengaku hanya menggunakan setelan jas bekas yang ia beli di Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Gue waktu itu beli di Gede Bage, Rp 80 ribu jas bekas. Waktu jalan-jalan ke Bandung dulu, mampir ke pasar loak dulu buat beli," kata Adian di Gedung DPR.

Saat pelantikan, banyak di antara mereka yang membawa rombongan keluarganya. Musisi Anang Hermansyah yang dilantik membawa istrinya, Ashanty.

Janji Pesohor

Banyak anggota DPR periode 2014-2019 dari kalangan artis yang baru saja memasuki dunia politik. Sebut saja musisi Anang Hermasyah dari Fraksi PAN, Moreno Soeprapto dari Partai Gerindra, Nico Siahaan dari PDIP, dan Krisna Mukti dari PKB, serta mantan atlet Yayuk Basuki.

Anang mengaku akan membagi waktunya dan lebih fokus pada kesibukan menjadi anggota legislatif. "Saya janji akan rajin. Saya akan menghadiri rapat-rapat di Dewan," ujar politisi PAN itu usai pelantikan.

Sementara, Moreno khawatir bila kelak tergoda korupsi saat menjabat wakil rakyat.

Sementara Rachel Maryam punya kiat khusus untuk anggota DPR baru. Yaitu, jangan mengecewakan konstituen yang memilih.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, anggota DPR terpilih periode 2014-2019 harus menunjukkan persatuan di tengah kepercayaan publik yang menyusut. Situasi di lembaga perwakilan rakyat sekarang ini akibat dendam Pilpres 2014 yang belum usai.

"Situasi sekarang, PR (pekerjaan rumah) terbesarnya adalah menghilangkan dendam politik akibat pilpres. Jika DPR menyadari, kepercayaan publik menyusut karena terpecah-belah," ujar Arie saat dihubungi Liputan6.com.

Menurut Arie, menjadi partai politik oposisi tidak ada salahnya. Namun jangan sampai memecah reformasi.

KPK juga mengingatkan, agar para Wakil Rakyat yang baru itu belajar dari pengalaman anggota DPR periode sebelumnya, yaitu banyak yang tersandung kasus korupsi.

"Belajarlah dari hal masa periode sebelumnya yang banyak tersangkut kasus korupsi," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Epicentrum Walk Ground, Kuningan, Jakarta Selatan. (Riz/Ans)