Wasekjen PDIP: Bukan Soal Nama Pimpinan MPR, Ini Filosofis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya tidak sibuk memikirkan nama untuk pimpinan MPR. Ia menjelaskan, partainya sedang memikirkan soal nilai dan sisi ideologisnya demi kepentingan rakyat.

"Saya belum tahu karena kita belum membicarakan nama, kita baru membicarakan konteks, filosofi dan hal-hal yang sifatnya strategis soal nama itu teknislah," ujar Ahmad di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Menurut dia, setelah disepakati untuk diputuskan secara musyawarah mufakat agar benar-benar mewakili partai politik lain, pihaknya baru menentukan pimpinan dari partainya.

"Belum, nanti setelah ada kesepakatan untuk menentukan musyawarah mufakat dan ada gambaran penyelesaian musyawarah mufakat dan kepastian susunan MPR yang betul-betul mewakili atau memberi kesempatan pada partai-partai politik lain termasuk PDIP baru pimpinan akan membicarakan siapa calon pimpinan dari PDIP," tegas Ahmad.

Saat ditanya soal dirinya yang dicalonkan, tidak seperti di DPP sebelumnya, Ahmad Basarah hanya tertawa. "Saya belum tahu malah," pungkas dia.

Ganggu Pelantikan Jokowi?

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mempertanyakan sikap kubu Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang memaksa mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyarawah.

Menurut Fahri, pemilihan melalui musyawarah dikhawatirkan akan berjalan 'alot' dan bisa berdampak pada pelantikan Jokowi. Padahal, MPR sebagai lembaga yang bakal melantik Jokowi dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.

"Jadi kita menyegerakan ini sebab MPR segera menyiapkan tanggal 20 sidang paripurna MPR untuk melantik Presiden Baru," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fahri mengatakan, alat kelengkapan MPR seperti Ketua dan Wakil ketua MPR dianggap hal yang mendesak untuk dipersiapkan. Sebab menurut dia, untuk memilih pimpinan MPR persiapannya cukup kompleks.

Dia meminta agar koalisi pengusung Jokowi-JK tak mempersulit prosesi pemilihan MPR tersebut. Apalagi, imbuh dia, mendebat mana yang penting antara musyawarah maupun voting yang menyebabkan pemilihan pimpinan MPR bisa ditunda.

Masih kata Fahri, dalam pelantikan seorang presiden dibutuhkan kuorum atau mencapai jumlah yang mencukupi atau dua pertiga dari anggota DPR dan MPR agar pelantikan Jokowi-JK menjadi sah.

"Dan saya dengar hari-hari ini, jam-jam ini terus terjadi musyawarah berdasarkan perkembangan yang ada (terkait pemilihan pimpinan MPR)," tandas Fahri.