Liputan6.com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul raksasa di wilayah utara Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahok pun membela diri.
"Itu urusan mereka lah kalau mau kritik atau mau apa. Kita kan nggak langsung bangung GSW. Kita kan The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang tanggul dulu, yang pertama," ucap dia di Balaikota Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Ia mengatakan pemasangan tiang pancang NCICD yang akan dilakukan hari ini, baru tahap awal atau tahap A yakni dinding penahan air dengan panjang 33 km. Pemprov DKI bertanggung jawa membangun 8 km senilai Rp 3,2 triliun. Sisanya adalah tugas Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga belum sampai pada pembangunan tahap B dan C atau GSW secara keseluruhan.
Meski sebenarnya ia tak menampik bahwa proyek pembangunan GSW memang masih perlu dikaji lagi. Terutama dari segi lingkungan hidup. Hanya saja, anggapan proyek tersebut akan mengurangi luas pantai di Jakarta dibantah pria yang karib disapa Ahok itu.
"Itu kan kita dikasih pulau reklamasi 5% untuk kita. Jadi ngurangin pantai umum gimana? Jakarta tuh nggak pernah punya pantai lho," jelas dia.
Ia juga meminta sejumlah pihak tidak mencurigai pemerintah akan lebih mementingkan pengusaha properti dalam proyek tersebut. "Makanya jangan suudzon dulu. Mesti ada kontraknya kan," tegas pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu.
Pembelaan Ahok Atas Kritik WALHI Terkait Tanggul Raksasa Jakarta
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul raksasa di wilayah utara Jakarta.
Advertisement