PDIP: Koalisi Merah Putih Mau Sapu Bersih Parlemen...Silakan

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menduduki kursi pimpinan DPR dan MPR melalui mekanisme paket pimpinan yang mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun masih ada kesempatan Koalisi Merah Putih untuk menduduki pimpinan komisi di DPR, yang saat ini masih dibahas oleh pimpinan DPR dan semua ketua fraksi baik dari KMP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP.

Lalu apa tanggapan kubu KIH terkait hal tersebut?

"Ya kita mau tanya ini, justru di rapat pimpinan. Apakah (Koalisi Merah Putih) mau sapu bersih atau sapu setengah bersih, atau tidak perlu disapu? Nah ini kita akan bicara bila itu ingin sapu bersih silakan, (tapi) sapunya pakai apa?" kata politisi PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

"Apa sapunya pakai sapu Pak Prabowo, atau sapunya pakai Anis Matta, atau Pak Ical?" sambung dia.

Namun demikian, Aria mengaku jika pihaknya tetap akan mengajukan pemilihan pimpinan komisi DPR dipilih secara proporsional. "Tapi intinya kita tetap mengajukan proposional itu merupakan yang sangat efektif untuk kinerja DPR ke depan," ungkap dia.

Karena menurut Aria Bima, jika hal tersebut tak bisa dilakukan maka tidak bisa memilih pimpinan komisi. Bahkan bila dipaksakan, hal tersebut akan menimbulkan oposisi dalam komisi DPR.

"Bila terpaksa (tidak secara proporsional) kita tidak ada pimpinan, atau masa kita mau membuat oposisi di dalam (komisi) DPR kan lucu. Oposisi ini tidak akan mengoptimalkan kerja masing-masing di dalam DPR," ujar dia.

Menurut Aria, pihaknya selalu melakukan komunikasi dengan pihak KMP terkait mekanisme pemilihan pimpinan komisi tersebut agar bisa diselesaikan secara musyawarah.

"Oh, komunikasi terus bagaimana mencari way out (jalan keluar) kepada langkah-langkah penyelesaian, supaya kinerja Dewan ini cepat dan optimal. Kalau ini hanya sapu bersih nanti 6 bulan nggak kerja ini, kayak Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan dulu. Paket-paketan itu dilebur dululah, kan untuk komisi hanya turunannya," tandas anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut. (Yus)