Penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dinilai membuka peluang untuk perilaku curang. Kecurangan itu pun nantinya akan melahirkan kursi bodong. Implikasinya, siapapun yang terpilih akan tidak mendapat kepercayaan publik sebagai pemimpin baru.
"Kalau karut marut seperti ini (DPT) cuma ada 2 skenarionya. Pertama, pintu masuk kecurangan. Kedua, mendelegitimasi kekuasaan atau pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Arif mengatakan dari kisruh DPT ini ada 5 provinsi di Jawa yang memiliki keanehan, yakni terdapat 5 persen jumlah pemilih yang patut dipertanyakan validitasnya.
"Nah kita rasiokan dengan jumlah penduduknya maka kurang lebih 40 kursi dari 5 provinsi itu. Ini yang akan berpotensi jadi kursi bodong yang pernah kita panjakan sebagai panja mafia pemilu," papar Arif.
Bahkan, politikus PDIP itu menggarisbawahi dirinya tidak percaya dengan hasil DPT yang akan disampaikan oleh KPU pada 4 November mendatang. Karena itu, ia menyarankan agar penetapan kembali ditunda.
"Karena itu saya kasih pertimbangan bagaimana kalau penetapan itu ditunda. Pada pemilu 2004 itu Febuari baru disahkan DPT-nya. Artinya ada pemilu selisih 2 bulan, ke bulan April, masih cukup waktu dan nggak ada masalah. Orang bilang ganggu logistik, apanya yang diganggu, logistiknya sudah disediakan kok. Ini sudah dilakukan pelelangan," jelasnya. (Ein/Ism)
"Kalau karut marut seperti ini (DPT) cuma ada 2 skenarionya. Pertama, pintu masuk kecurangan. Kedua, mendelegitimasi kekuasaan atau pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Arif mengatakan dari kisruh DPT ini ada 5 provinsi di Jawa yang memiliki keanehan, yakni terdapat 5 persen jumlah pemilih yang patut dipertanyakan validitasnya.
"Nah kita rasiokan dengan jumlah penduduknya maka kurang lebih 40 kursi dari 5 provinsi itu. Ini yang akan berpotensi jadi kursi bodong yang pernah kita panjakan sebagai panja mafia pemilu," papar Arif.
Bahkan, politikus PDIP itu menggarisbawahi dirinya tidak percaya dengan hasil DPT yang akan disampaikan oleh KPU pada 4 November mendatang. Karena itu, ia menyarankan agar penetapan kembali ditunda.
"Karena itu saya kasih pertimbangan bagaimana kalau penetapan itu ditunda. Pada pemilu 2004 itu Febuari baru disahkan DPT-nya. Artinya ada pemilu selisih 2 bulan, ke bulan April, masih cukup waktu dan nggak ada masalah. Orang bilang ganggu logistik, apanya yang diganggu, logistiknya sudah disediakan kok. Ini sudah dilakukan pelelangan," jelasnya. (Ein/Ism)