Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Senin ini. PDIP pun mengingatkan KPU untuk tidak nekat.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo meminta KPU menunda penetapan DPT. Menurutnya, KPU harus memperbaiki seluruh permasalahan DPT terlebih dahulu. Setelah siap, baru ditetapkan kembali.
"Silakan diperbaiki. Nanti kalau KPU sudah siap, silakan ditetapkan, kita tidak menggangu. Tapi jangan nekat, karena begitu ditetapkan hari ini, otomatis jalan, masalah ada," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
"Dan itu artinya ditetapkan di luar daftar pemilih yang tidak berkriteria itu," lanjutnya.
Perihal penetapan, Arief mengatakan KPU lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Menurutnya, KPU bisa menyelesaikan permasalahan DPT bisa diselesaikan 1 bulan saja.
"Sebenarnya dia (KPU) bisa menyelesaikan permasalahan DPT sebulan juga cukup," imbuhnya.
Arief sebelumnya mengungkapkan, dari kisruh DPT ini ada 5 provinsi di Jawa yang memiliki keanehan, yakni terdapat 5 persen jumlah pemilih yang patut dipertanyakan validitasnya.
"Nah kita rasiokan dengan jumlah penduduknya, maka kurang lebih 40 kursi dari 5 provinsi itu. Ini yang akan berpotensi jadi kursi bodong yang pernah kita panjakan sebagai panja mafia pemilu," papar Arief. (Mut/Sss)
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo meminta KPU menunda penetapan DPT. Menurutnya, KPU harus memperbaiki seluruh permasalahan DPT terlebih dahulu. Setelah siap, baru ditetapkan kembali.
"Silakan diperbaiki. Nanti kalau KPU sudah siap, silakan ditetapkan, kita tidak menggangu. Tapi jangan nekat, karena begitu ditetapkan hari ini, otomatis jalan, masalah ada," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
"Dan itu artinya ditetapkan di luar daftar pemilih yang tidak berkriteria itu," lanjutnya.
Perihal penetapan, Arief mengatakan KPU lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Menurutnya, KPU bisa menyelesaikan permasalahan DPT bisa diselesaikan 1 bulan saja.
"Sebenarnya dia (KPU) bisa menyelesaikan permasalahan DPT sebulan juga cukup," imbuhnya.
Arief sebelumnya mengungkapkan, dari kisruh DPT ini ada 5 provinsi di Jawa yang memiliki keanehan, yakni terdapat 5 persen jumlah pemilih yang patut dipertanyakan validitasnya.
"Nah kita rasiokan dengan jumlah penduduknya, maka kurang lebih 40 kursi dari 5 provinsi itu. Ini yang akan berpotensi jadi kursi bodong yang pernah kita panjakan sebagai panja mafia pemilu," papar Arief. (Mut/Sss)