`Curcol` Kemendagri Tentang KPU: Kami Dilupakan

Masih ada 10,4 juta nama yang masih bermasalah saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun ada pihak yang kecewa dengan sikap KPU. Siapa dia?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selama ini dituding sebagai muara ketidakberesan data terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pemilih. Sementara kementerian pimpinan Mendagri Gamawan Fauzi itu merasa kecewa. KPU dinilai seolah-olah tak menghargai kerja keras yang dilakukan pemerintah selama ini.

"Dalam sambutannya, Ketua KPU lupa kepada kami. Bahkan kalau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri diberi kesempatan memberi sambutan, kami dilupakan," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Irman, di Gedung KPU, Jakarta, Senin malam (4/11/2013).

Padahal, jika dinilai terkait penyelesaian data pemilih untuk Pemilu 2014, apa yang dikerjakan Kemendagri, dinilai Irman, jauh lebih banyak dari yang telah dikerjakan KPU.

"Terhadap Hadar (Komisioner KPU), kalau bisa bicara sesuai ruang lingkup masing-masing. Urusan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serahkan ke kami (Kemendagri). Jangan terlalu jauh  menyinggung-nyinggung  hal lain," ucap Irman.

Menurutnya, sejak Februari 2013 lalu Kemendagri telah memberikan NIK pada 251 juta penduduk Indonesia. Bahkan tercatat hingga November 2013, jumlahnya  telah bertambah menjadi 252 juta jiwa. Namun menurut Irman, Kemendagri di mata publik, selama ini hanya memberikan NIK pada 190 juta penduduk Indonesia.

Seolah-olah, sambung dia, data kependudukan yang diserahkan Kemendagri lah yang menjadi sumber masalah. Padahal adanya pemilih yang disebut-sebut belum memiliki NIK, sepenuhnya berasal dari data KPU.

"Kami sekarang tidak enak lagi, kenapa parpol tidak tahu dan kenapa KPU tidak memberi informasi peran pemerintah? Terbukti hari ini kita tidak disebut-sebut, padahal kita bekerja siang malam," pungkas Irman. (Ndy)