Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Yani Maryam khawatir Pemilu 2014 rawan kecurangan dalam proses pemungutan suara 9 April mendatang. Hal tersebut didasari dengan masih terdapatnya 7,2 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah.
Mengantisipasi kecurangan yang bisa terjadi, Yani menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk mengawal serta mengawasi dalam proses pemungutan suara.
"Kita akan terjunkan kader dan lakukan pengawasan sampai kampung-kampung semua TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Yani saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Yani mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan beberapa partai politik lain yang menyatakan dengan kelemahan DPT yang terjadi bisa menguntungkan parpol yang berkuasa di pemerintahan.
"Sebetulnya ada kekawatiran juga, meraka merekayasa data, sebaiknya dibuka saja data di Kemendagri, direkap saja masak nggak bisa," cetus Yani.
Menurutnya, tak menutup kemungkinam parpol tertentu memanfaatkan kelemahan DPT tersebut untuk mendapatkan kursi di parlemen periode 2014-2019. "Jadi demokrasi pemilu akan sulit diwujudkan kalau begitu. Yang diuntungkan kekisruhan DPT itu ya yang berbuat curang," pungkas Yani.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menyisakan 10,4 juta pemilih yang bermasalah. Namun KPU mengklaim sudah membersihkan data tersebut sebanyak 3,2 juta. (Mut/Sss)
Mengantisipasi kecurangan yang bisa terjadi, Yani menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk mengawal serta mengawasi dalam proses pemungutan suara.
"Kita akan terjunkan kader dan lakukan pengawasan sampai kampung-kampung semua TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Yani saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Yani mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan beberapa partai politik lain yang menyatakan dengan kelemahan DPT yang terjadi bisa menguntungkan parpol yang berkuasa di pemerintahan.
"Sebetulnya ada kekawatiran juga, meraka merekayasa data, sebaiknya dibuka saja data di Kemendagri, direkap saja masak nggak bisa," cetus Yani.
Menurutnya, tak menutup kemungkinam parpol tertentu memanfaatkan kelemahan DPT tersebut untuk mendapatkan kursi di parlemen periode 2014-2019. "Jadi demokrasi pemilu akan sulit diwujudkan kalau begitu. Yang diuntungkan kekisruhan DPT itu ya yang berbuat curang," pungkas Yani.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menyisakan 10,4 juta pemilih yang bermasalah. Namun KPU mengklaim sudah membersihkan data tersebut sebanyak 3,2 juta. (Mut/Sss)