Pesta politik 2014 dikhawatirkan menjadi ajang pengeksploitasian anak. Demikian dikatakan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait saat ditemui di Kantor Komnas Anak, Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (20/12/2013).
"Tahun 2014 nanti pesta politik dimulai dan bisa menjadi ajang pengeksploitasian anak. Seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu banyak yang mengabaikan anak-anak. Mereka bahkan dilibatkan dalam pesta politik tersebut," kata Arist menjelaskan.
Sekertaris Jenderal Komnas Anak, Samsul Ridwan mengatakan pesta politik menjadi ajang pelibatan anak dalam kampanye politik yang disiarkan media masa baik elektronik maupun cetak.
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu belum tegas, sangat lambat dan tersandera oleh kepentingan partai politik peserta pemilu," kata Samsul.
Samsul juga menambahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun diprediksi tidak akan bisa berbuat apa-apa.
"Mereka (Bawaslu) sepertinya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi sampai memberikan sanksi bagi partai politik atau kontestan politik. Sehingga pemilu seperti ajang melibatkan anak dan itu merugikan hak mereka," kata samsul menambahkan.
Sebagai pemerhati Anak, Seto Mulyadi pun angkat bicara tentang pengeksploitasian anak saat pesta politik berlangsung tahun depan.
"Kasus pelanggaran yang melibatkan anak-anak di pesta politik akan terus mengalami peningkatan. Bentuk pelanggaran hak anak seperti melibatkan mereka ke dalam acara-acara konvoi partai," kata Seto saat diwawancarai Liputan6.com.
Untuk itu Seto dan Komnas Anak berharap pihak-pihak yang berwenang dapat dengan tegas menindaklanjuti hal ini.
"Kasus pelanggaran anak atau pengeksploitasian anak di pesta politik nanti tidak akan terjadi bila semua pihak lebih peduli terhadap anak-anak bukan semata-mata hanya memikirkan siapa presiden atau menteri," kata Seto.
Arist juga menambahkan pihak berwenang seharusnya lebih tegas bila menemukan ada kasus pelanggaran terhadap hak anak. "Tindakan para pihak berwenang terkait hukum itu belum tegaa terbukti masih ada kasus pelanggaran dannkorban-korban pengeksploitasian semakin banyak," katanya.
Seto dan Arist sama-sama mengajak masyarakat, instansi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pesta politik 2014 menerapkan gerakan stop perilaku kekerasan terhadap anak dan lebih memikirkan hak-hak anak.
(Mia/Mel/*)
"Tahun 2014 nanti pesta politik dimulai dan bisa menjadi ajang pengeksploitasian anak. Seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu banyak yang mengabaikan anak-anak. Mereka bahkan dilibatkan dalam pesta politik tersebut," kata Arist menjelaskan.
Sekertaris Jenderal Komnas Anak, Samsul Ridwan mengatakan pesta politik menjadi ajang pelibatan anak dalam kampanye politik yang disiarkan media masa baik elektronik maupun cetak.
"Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu belum tegas, sangat lambat dan tersandera oleh kepentingan partai politik peserta pemilu," kata Samsul.
Samsul juga menambahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun diprediksi tidak akan bisa berbuat apa-apa.
"Mereka (Bawaslu) sepertinya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi sampai memberikan sanksi bagi partai politik atau kontestan politik. Sehingga pemilu seperti ajang melibatkan anak dan itu merugikan hak mereka," kata samsul menambahkan.
Sebagai pemerhati Anak, Seto Mulyadi pun angkat bicara tentang pengeksploitasian anak saat pesta politik berlangsung tahun depan.
"Kasus pelanggaran yang melibatkan anak-anak di pesta politik akan terus mengalami peningkatan. Bentuk pelanggaran hak anak seperti melibatkan mereka ke dalam acara-acara konvoi partai," kata Seto saat diwawancarai Liputan6.com.
Untuk itu Seto dan Komnas Anak berharap pihak-pihak yang berwenang dapat dengan tegas menindaklanjuti hal ini.
"Kasus pelanggaran anak atau pengeksploitasian anak di pesta politik nanti tidak akan terjadi bila semua pihak lebih peduli terhadap anak-anak bukan semata-mata hanya memikirkan siapa presiden atau menteri," kata Seto.
Arist juga menambahkan pihak berwenang seharusnya lebih tegas bila menemukan ada kasus pelanggaran terhadap hak anak. "Tindakan para pihak berwenang terkait hukum itu belum tegaa terbukti masih ada kasus pelanggaran dannkorban-korban pengeksploitasian semakin banyak," katanya.
Seto dan Arist sama-sama mengajak masyarakat, instansi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pesta politik 2014 menerapkan gerakan stop perilaku kekerasan terhadap anak dan lebih memikirkan hak-hak anak.
(Mia/Mel/*)