Kemenag: WNI Calon Haji Harus Gunakan Jalur Resmi

Liputan6.com, Jeddah - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil di Jeddah, Sabtu malam waktu Arab Saudi, mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang akan berhaji menggunakan jalur resmi.

Abdul Jamil mengemukakan hal itu ketika merespons kabar tertangkapnya 177 warga negara Indonesia di Filipina saat akan terbang ke Arab Saudi untuk berhaji karena paspor yang mereka pegang ternyata palsu.

"Saya tentu mengimbau jangan menggunakan modus seperti itu. Apalagi, meminta visa di negara lain," katanya usai rapat persiapan penyelenggaran haji di Jeddah, Sabtu (20/8/2016).

Karena itu, lanjut dia, kasus yang menimpa WNI yang ingin berhaji melalui Filipina itu sudah bukan tanggung jawab pihaknya. Kemenag hanya akan mengurus calon haji yang menggunakan prosedur yang sah. "Sudah bukan ranah dari kami Dirjen Haji untuk mengurus yang seperti ini," tegas dia.

Ia mengimbau warga yang ingin berhaji mendaftarkan diri sedini mungkin karena ketersediaan kuota dan minat ke Tanah Suci memang tidak berimbang. Namun, dengan melalui jalur resmi, semua terjamin kepastiannya, baik terkait keberangkatan, bimbingan manasik, maupun akomodasi.

Waktu tunggu berhaji di Indonesia di beberapa daerah dapat mencapai 30 tahun. Sebagian besar kota di Pulau Jawa memiliki waktu tunggu rata-rata 20 tahun.

Jumat lalu, sejumlah media melaporkan bahwa paspor palsu yang dipegang para WNI itu diperoleh dari sekelompok warga Filipina yang bekerja pada jasa layanan pemberangkatan ibadah haji di Filipina.

Dengan membayar 6.000 hingga 10.000 dolar AS mereka dapat berangkat haji yang menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina.

Ternyata, para anggota jemaah WNI itu diturunkan dari pesawat karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Tagalog, bahasa nasional Filipina.